“Dari pihak pemerintah, Korem, hingga Polda semuanya sudah sepakat. Pada minggu ini, langkah penanganan preventif dan pengawasan ketat sudah bisa dieksekusi di lapangan,” tegas Syarifuddin.
Ia berharap kehadiran satgas tersebut mampu melacak penyebab utama tersendatnya pasokan, sehingga krisis BBM di wilayah Kalsel tidak kembali terulang.
Desakan penanganan yang lebih progresif ini bermula dari aksi turun ke jalan LSM SAKUTU yang menyuarakan enam tuntutan krusial. Mereka secara lantang mendesak Gubernur Kalsel, H. Muhidin, agar segera menetapkan status darurat BBM di wilayah tersebut.
Massa aksi juga menuntut pemenuhan penambahan kuota Biosolar bersubsidi dan segera diwujudkannya Satgas Anti Mafia BBM.
Beberapa tuntutan lainnya secara spesifik menyoroti perlunya sanksi tegas bagi oknum aparat yang diduga kuat melindungi mafia migas.
Mereka juga meminta penutupan seketika bagi SPBU nakal yang terbukti memfasilitasi pelangsir, serta mendesak adanya transparansi data distribusi secara terbuka dari pihak Pertamina Patra Niaga.[dit]
