FAKTANASIONAL.NET – Gegap gempita dunia bola voli Tanah Air tengah terpusat kuat di Kalimantan Barat. Kota Pontianak tengah bersiap menggelar hajatan akbar berskala internasional, yakni Asian Volleyball Confederation (AVC) Men’s Volleyball Champions League yang dijadwalkan bergulir pada 13 hingga 17 Mei 2026 mendatang.
Ajang bergengsi ini seolah menjadi puncak dari rentetan turnamen Proliga yang rutin mampir ke provinsi tersebut sejak tahun 2024, terlebih setelah berdirinya fasilitas mentereng sekelas GOR Terpadu.
Namun, di balik sorot lampu yang gemerlap dan riuh rendah penonton di lapangan, tersimpan riak-riak polemik yang kini menjadi buah bibir di tengah masyarakat.
Berdasarkan laporan investigatif yang dirilis oleh Fakta Kalbar, kemeriahan pesta olahraga ini diwarnai oleh tanda tanya besar menyangkut transparansi sumber pembiayaan, minimnya dampak positif bagi pembinaan atlet di daerah, hingga rumor miring terkait paksaan donasi.
Sorotan tajam publik mengarah pada dugaan bahwa acara-acara raksasa ini tidak sekadar menyedot kas daerah secara masif, tetapi juga memicu praktik pengumpulan dana yang tidak wajar di lapangan.
Skandal Pendanaan: Dari Beban Vendor hingga Misteri Razia Bisnis Ilegal
Masyarakat mulai mencium kejanggalan ketika anggaran luar biasa besar yang digelontorkan untuk menjadi tuan rumah turnamen voli seakan berbanding terbalik dengan nasib para atlet lokal.
Andri, salah satu penikmat olahraga voli setempat, secara terbuka mengungkapkan kekecewaannya. Ia mempertanyakan mengapa dana yang begitu fantastis tidak dialokasikan untuk mematangkan potensi tim voli putra dan putri Kalimantan Barat yang selama ini justru seolah dianaktirikan oleh sistem.
Isu ini tidak berhenti pada sekadar kritik pembinaan. Terdapat dugaan kuat bahwa penyelenggaraan ajang sekelas Proliga dan AVC internasional turut menggerogoti fasilitas dan dukungan finansial pemerintah daerah.
Lebih mengejutkan lagi, pantauan Fakta Kalbar menemukan adanya peredaran proposal sponsorship berbanderol nominal tertentu yang secara spesifik menyasar sejumlah pimpinan instansi.
Permintaan ‘donasi’ ini disinyalir kuat diteruskan kepada para vendor yang sedang menggarap proyek di instansi tersebut.
Menurut kesaksian seorang narasumber dengan nama samaran Lili, para vendor terpaksa ikut menanggung beban pendanaan demi dalih “supaya aman” dan terhindar dari hambatan birokrasi. Kondisi ini pada akhirnya membebani pengusaha dengan pengeluaran tak terduga di luar kontrak kerja resmi mereka.
Situasi diperparah oleh iklim ketakutan untuk bersuara, kendati kasak-kusuk mengenai pungutan paksa ini sudah menjadi rahasia umum di internal kontraktor.
Tak hanya menekan pelaku usaha legal, dalih “pengamanan” acara ini juga dikait-kaitkan dengan masifnya operasi kepolisian terhadap bisnis gelap di Kalimantan Barat baru-baru ini.
