Di saat elite negara menikmati narasi “gaji setara negara maju”, mayoritas rakyat justru hidup dalam ekonomi bertahan hidup.
Pernyataan Prabowo juga berpotensi menimbulkan efek psikologis yang negatif bagi kelas pekerja. Buruh dapat merasa bahwa negara lebih peduli menjaga kenyamanan aparat dibanding memperbaiki kualitas hidup rakyat biasa. Padahal buruh adalah tulang punggung produksi nasional.
Mereka yang bekerja di pabrik, ladang, konstruksi, gudang, restoran, hingga transportasi justru menjadi kelompok dengan penghasilan paling rentan. Bahkan BPS mencatat sekitar 49,08 juta pekerja masih tergolong pekerja tidak penuh. Ini menunjukkan pasar kerja Indonesia masih jauh dari sehat.
Jika ditarik lebih jauh, perbandingan gaji hakim Indonesia dengan Malaysia juga dapat menjadi bumerang politik. Sebab publik bisa balik mempertanyakan: jika gaji hakim bisa dibandingkan dengan Malaysia, mengapa upah buruh Indonesia tidak dibandingkan dengan buruh Malaysia?
Jika negara ingin menggunakan standar internasional untuk aparat, maka standar yang sama seharusnya juga berlaku bagi rakyat pekerja.
Pernyataan Presiden memberi kesan bahwa negara sedang membangun “kemewahan vertikal”. Kesejahteraan naik tajam di level aparat, tetapi stagnan di lapisan bawah.
Ketika Presiden membanggakan penghasilan hakim, rakyat justru dihadapkan pada kenyataan bahwa rata-rata upah nasional bahkan belum cukup untuk hidup layak di banyak kota besar.
Jurang itu menciptakan persepsi bahwa negara semakin murah hati kepada aparat dan semakin keras kepada rakyat kecil.
Dalam perspektif komunikasi, narasi seperti ini sangat berbahaya karena mudah diterjemahkan publik menjadi simbol ketimpangan.
Hakim diposisikan sebagai wajah kehormatan negara, sedangkan buruh hanya diposisikan sebagai instrumen produksi murah.
Akibatnya, pidato yang dimaksudkan untuk menunjukkan keberhasilan pemerintah justru dapat dibaca sebagai pengakuan tidak langsung bahwa negara lebih serius menaikkan martabat aparat dibanding menaikkan martabat rakyat pekerja.
Jakarta, 13 Mei 2026
Penulis: HAMDI PUTRA
Forum Sipil Bersuara (FORSIBER)
