Langkah deregulasi ini bukan sekadar soal kecepatan, melainkan juga bagian dari strategi pemberantasan korupsi. Regulasi yang terlalu berlapis diyakini membuka celah bagi praktik penyimpangan dan pungutan liar.
Dengan menyederhanakan aturan, pemerintah berharap dapat menciptakan sistem yang lebih transparan dan kompetitif di mata dunia internasional.
Presiden menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk membantu pengusaha yang benar-benar serius bekerja dan memberikan nilai tambah bagi negara.
Satgas khusus yang akan diisi oleh para pakar ini bertugas mengevaluasi seluruh aturan yang dianggap menghambat. Meski demikian, Presiden tetap memberikan peringatan keras bagi pelaku usaha yang nakal.
“Para pengusaha harus dibantu, harus didukung. Yang nakal, kita tertibkan,” lanjut Prabowo.
Melalui pembentukan Satgas Deregulasi ini, Indonesia menargetkan transformasi besar dalam tata kelola perizinan guna menghadirkan iklim usaha yang sehat, kompetitif, dan memiliki kredibilitas tinggi di hadapan para pemodal global maupun domestik.[dit]
