Para taipan mengaku kewalahan menghadapi perubahan mendadak pada formula harga bijih nikel dan lonjakan tarif royalti yang langsung mengerek ongkos produksi smelter hingga menyentuh angka 200 persen.
Situasi operasional semakin diperparah oleh kebijakan pemangkasan drastis Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) kuota pertambangan hingga melampaui 70 persen bagi tambang-tambang skala raksasa. CCCI membeberkan bahwa rentetan kebijakan impulsif ini tak hanya memicu defisit operasional yang membengkak, namun juga merusak rantai pasok hilirisasi industri.
Menyikapi gelombang protes ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melontarkan pernyataan bernada defensif yang mengedepankan kedaulatan regulasi nasional. Ia tak segan mempersilakan entitas asing untuk angkat kaki jika enggan tunduk pada aturan ekonomi Indonesia.
Meski demikian, Purbaya mengisyaratkan bahwa pemerintah masih menggodok ulang regulasi penarikan royalti mineral, dengan membuka peluang pengecualian teknis yang terperinci.
Di sisi lain, isu sentimen pengetatan pengawasan terhadap tenaga kerja asing dan operasional bandara privat di kawasan tambang turut memperburuk tingkat kepercayaan pemodal. Kondisi ini menuntut pemerintah segera meredakan sinyal kebijakan yang membingungkan agar reputasi ramah investasi tetap terjaga.[dit]
