JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET | Institut Marhaenisme 27 menggelar nonton bareng (nobar) dan diskusi film dokumenter Pesta Babi karya Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Dale di Sekretariat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jakarta Selatan,
Acara ini menjadi ruang pendidikan politik dan penggalangan kesadaran publik atas persoalan tanah, adat, dan lingkungan di Papua Selatan.
Film Pesta Babi merupakan karya sutradara Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Dale yang berperan di balik film dokumenter Dirty Vote dan Sexy Killers.
Dalam Film Pesta Babi, duo sutradara kreatif itu mengangkat perjuangan masyarakat adat di Papua Selatan menghadapi proyek-proyek besar pemerintah dan korporasi.
Film ini secara khusus menyoroti dampak negatif Proyek Strategis Nasional (PSN), seperti food estate, perkebunan tebu, dan perkebunan kelapa sawit, yang mengubah hutan dan tanah ulayat menjadi kawasan industri.
Judul Pesta Babi diambil dari tradisi budaya setempat yang menjadikan pesta babi sebagai simbol kehormatan, persaudaraan, dan kebersamaan yang tak terpisahkan dari tanah leluhur. Perusakan hutan oleh proyek-proyek tersebut pun dinilai sebagai ancaman langsung terhadap identitas budaya dan kelangsungan hidup mereka.
Dalam sambutannya, Dhiva selaku perwakilan Divisi Kajian dan Publikasi Institut Marhaenisme 27 menyampaikan kegiatan ini dilatarbelakangi oleh kesadaran kolektif akan pentingnya pendidikan politik sebagai alat perjuangan.
“Ini adalah bagian dari usaha kita sebagai rakyat untuk merebut kembali kedaulatan kita, dalam artian yang paling mendasar, sekaligus sebagai upaya pendidikan politik terkait persoalan yang terjadi di Indonesia,” ujar Dhiva.
Sesi diskusi dipandu oleh Miftah, juga dari Institut Marhaenisme 27, yang membuka jalannya pembedahan film dengan menyanyikan penggalan lagu Papua Bukan Merah Putih sebagai bentuk kritik atas perlakuan negara terhadap bangsa Papua.
Miftah mengingatkan bahwa persoalan ekstraktivisme di Papua Selatan bukanlah fenomena baru.
“Setidaknya selama tiga puluh tahun terakhir, praktik ini berpindah-pindah dari Sumatra, Kalimantan, dan Papua. Kini ia kembali dikencangkan dengan dalih ketahanan pangan dan energi—dan rentetan peristiwa itulah yang menghasilkan pengusiran masyarakat adat dari tanahnya sendiri,” tegasnya.
