“Ini mau lapor mekanismenya. Nanti ya saya laporan dulu,” ujarnya.
Strategi Mematok Kebocoran Devisa
Sehari sebelumnya, Rabu (20/5/2026), Presiden Prabowo secara resmi telah mengumumkan pembentukan badan ekspor baru.
Langkah ini dipayungi oleh Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam.
Kebijakan radikal ini ditargetkan mampu menyelamatkan penerimaan negara dari kebocoran masif yang diperkirakan mencapai 150 miliar dolar AS atau setara dengan Rp2.653,92 triliun setiap tahunnya.
Dalam pidatonya di Gedung DPR RI, Presiden menekankan bahwa keberhasilan regulasi baru ini mutlak membutuhkan komitmen inter-lembaga yang solid.
“Kita perhitungkan potensi yang bisa diselamatkan dari kebocoran itu 150 miliar dolar AS tiap tahun. Apakah kita mampu atau tidak tergantung keberanian kita, tergantung tekad kita, tergantung kita bekerja sama dengan baik atau tidak,” tegas Prabowo di hadapan anggota dewan.
Di bawah mekanisme baru ini, pemerintah akan memusatkan seluruh aktivitas ekspor untuk komoditas strategis nasional — termasuk minyak kelapa sawit (CPO), batu bara, besi, hingga fero alloy.
Penjualan ke luar negeri tidak lagi dilepas bebas, melainkan wajib melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk resmi sebagai eksportir tunggal (sole exporter).
Langkah pengetatan ini diambil Presiden Prabowo untuk menyudahi praktik-praktik ilegal korporasi yang merugikan kas negara secara sistemik selama berdekade-dekade.
Badan ekspor ini dirancang khusus sebagai instrumen pemukul guna menutup celah manipulasi faktur (under invoicing), pengalihan keuntungan (transfer pricing), hingga penimbunan Devisa Hasil Ekspor (DHE) di luar negeri.
Melalui integrasi satu pintu ini, pemerintah optimistis arus modal masuk dari kekayaan alam Indonesia dapat sepenuhnya kembali ke dalam negeri demi menggenjot sektor kesejahteraan masyarakat secara riil.
Baca Juga: Tegaskan Ekonomi Pancasila, Prabowo Subianto Sentil Keseimbangan Pertumbuhan Kesejahteraan
