JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET – Setelah 28 tahun Reformai sejak Mei 1998, tanda-tanda bahwa negara kembali ke rezim fasis mulai terlihat ketika tentara terlibat langsung dalam aktivitas di ranah sipil.
Gejala tidak sedap ini memicu keresahan bagi kalangan aktivis yang melebur dalam Aliansi Persatuan Rakyat Indonesia Anti Imperialis (PERISAI).
Mereka pun menggelar aksi massa berantai di tiga titik vital Jakarta, yaitu Puspom TNI, Mabes TNI AD (Gambir), hingga Istana Negara, Kamis (21/5/2026).
Dalam aksi reflektif nasional ini, PERISAI mengusung tema radikal: “Mari Bung Rebut Kembali Kedaulatan dan Lawan Rezim Fasis Prabowo-Gibran.”
Aliansi peleburan elemen mahasiswa, pemuda, dan gerakan rakyat ini menilai 28 tahun pasca-Reformasi 1998 tidak membawa perubahan ke arah yang lebih baik.
Sebaliknya, ruang hidup rakyat justru diinvasi oleh militer teritorial, supremasi sipil dikebiri, dan kedaulatan ekonomi digadaikan ke kekuatan imperialis asing.
Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi sekaligus Wakil Ketua Bidang Politik DPC GMNI Jakarta Selatan, Darnel Sipangkar, menegaskan bahwa penentuan rute aksi dari Puspom, Mabes TNI AD, hingga Istana Negara dipasok oleh analisis taktis atas realitas negara yang dinilai telah dikuasai dan dikontrol oleh tentara secara sistemik.
”Tema ‘Mari Bung Rebut Kembali Kedaulatan dan Lawan Rezim Fasis Prabowo-Gibran’ adalah panggilan sejarah. Hari ini kami menyasar Puspom, Mabes TNI AD, dan Istana untuk membongkar secara telanjang watak fasis rezim.”
“Dari urusan peradilan, pengawalan investasi (PSN) yang menggusur rakyat miskin dan masyarakat adat, hingga urusan dapur melalui Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), semuanya telah diinvasi oleh militer aktif maupun purnawirawan. Perwira-perwira TNI keluar dari barak dan masuk ke jantung urusan sipil. Ini adalah deformasi total atas amanat UUD 1945 dan Reformasi 1998!” tegas Darnel di tengah kepungan massa aksi.
Tiga Titik Sasaran Aksi dan Filosofi Gugatan PERISAI:
Puspom TNI: Menjadi sasaran utama untuk menuntut akuntabilitas hukum dan mendobrak dinding impunitas.
