FAKTANASIONAL.NET — Puluhan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari berbagai wilayah di Jawa Barat, seperti Kabupaten Bandung, Kota Bandung, dan Sumedang, mendatangi Kantor Badan Gizi Nasional (BGN) di Jakarta, Selasa (26/5/2026).
Kedatangan mereka dipicu oleh ketidakjelasan nasib operasional dapur yang telah mereka bangun, serta untuk mempertanyakan status legalitas Yayasan Solusi Bangun Bangsa (YSBB) yang selama ini menaungi mereka dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pengelola Rugi Ratusan Juta dan Alami Beban Mental
Baca Juga:BGN Sebut Program Makan Bergizi Gratis Putar Anggaran Rp942 Miliar per Hari untuk Gerakkan Ekonomi
Koordinator pengelola dapur, Oesep Sarwat, mengungkapkan bahwa ketidakpastian ini telah berlarut-larut sejak tahun 2025. Para pengelola mengaku tergiur janji Surat Perintah Kerja (SPK) dari yayasan, hingga nekat menggelontorkan modal yang tidak sedikit untuk membangun infrastruktur dapur.
“Sesuai data yang dipegang pengelola, ada lebih dari 100 dapur yang tergabung di YSBB. Kami sudah mengeluarkan banyak uang untuk biaya sewa tempat, renovasi bangunan dan dana koordinasi. Rata-rata per dapur, pengelola sudah keluar uang di kisaran Rp 300 sampai 400 juta,” beber Oesep dikutip dari TribunJabar, Selasa (26/5/2026).
Oesep menambahkan, pihak YSBB berulang kali mengulur waktu dengan alasan masih menunggu peluncuran program secara nasional serta persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto. Kondisi ini memicu beban psikologis berat bagi pengelola dan investor.
