FAKTANASIONAL.NET – Kebijakan pemerintah untuk tidak menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di tengah lonjakan harga minyak mentah dunia memicu kritik.
Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said, menilai langkah tersebut merupakan kebijakan populis yang hanya efektif dalam jangka pendek, namun menyimpan risiko besar bagi stabilitas keuangan negara.
Sudirman memahami bahwa pemerintah memang berupaya melindungi daya beli masyarakat agar tidak langsung terpukul oleh guncangan harga energi global. Namun, ia melihat ada ketimpangan dalam efektivitas kebijakan tersebut di lapangan.
Baca Juga: APNI: Kepmen ESDM 144/2026 Perkuat Transparansi Harga di Tengah Reli Nikel Global
“Kebijakan yang dilakukan pasti kebijakan populis karena memang tidak ingin masyarakat terkena imbas. Tapi sebetulnya juga tidak efektif, karena yang tidak naik hanya yang subsidi, sementara non-subsidi tetap mengikuti harga ekonomi,” ujar Sudirman dalam sebuah wawancara di kanal YouTube Hendri Satrio, Kamis (28/5/2026).
Ruang Fiskal Menipis jika Tren Kenaikan Berlanjut
Lebih lanjut, Sudirman mengingatkan bahwa masyarakat pada akhirnya akan tetap merasakan dampak tidak langsung karena mereka menyadari harga minyak dunia terus bertahan di level tinggi. Ia menilai, ruang bermanuver pemerintah untuk mempertahankan harga murah akan semakin sempit jika tren kenaikan harga komoditas ini berlangsung dalam durasi yang panjang.
“Pilihan kebijakan populis hanya mungkin dikerjakan dalam jangka pendek. Nanti kalau harganya terus menerus naik dan berlangsung panjang, itu jadi problem,” cetusnya.
Konsekuensi Besar: Anggaran Prioritas dan BUMN Jadi Korban
Sudirman menegaskan, keputusan menahan harga BBM subsidi di bawah harga keekonomian di tengah tekanan pasar global bukanlah tanpa biaya. Ada konsekuensi berat yang harus dibayar mahal oleh postur anggaran negara.
Menurutnya, dampak dari beban tersebut akan menggeser alokasi dana yang seharusnya bisa digunakan untuk sektor-sektor pembangunan lain yang lebih mendesak.
