PONTIANAK, FAKTANASIONAL.NET – Pemerintah Kota Pontianak menetapkan periode 2026 hingga 2030 sebagai “tahun revolusi sanitasi” melalui percepatan pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T). Proyek strategis nasional ini akan membawa perubahan besar pada peran PDAM Tirta Khatulistiwa, yang selama ini dikenal sebagai pengelola air bersih, kini disiapkan untuk turut menangani pengelolaan limbah domestik kota.
Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Pontianak, Sidig Handanu, saat membuka Rapat Koordinasi Percepatan Tindak Lanjut Review Mission ADB Kegiatan Citywide Inclusive Sanitation Project di Aula Rohana Muthalib Bapperida Kota Pontianak, Jumat (29/5/2026).
Sidig menegaskan bahwa SPALD-T bukan proyek infrastruktur biasa, melainkan upaya mengubah perilaku masyarakat dalam mengelola sanitasi dan limbah domestik secara modern dan berkelanjutan.
“Mudah-mudahan kita semua berkomitmen mendukung proyek ini sampai dengan tahun 2029 sampai 2030. Ini yang saya sebut sebagai periode revolusi sanitasi. Jangan hanya membangun monumen, tetapi memang harus kita sukseskan karena ini menyangkut perubahan perilaku,” ujarnya.
Yang menjadi sorotan dalam rapat koordinasi ini adalah kesiapan kelembagaan PDAM Tirta Khatulistiwa, yang nantinya akan menerima penugasan mengelola SPALD-T. Sidig menilai diperlukan penguatan struktur organisasi PDAM agar layanan air bersih dan pengelolaan air limbah dapat berjalan optimal secara bersamaan di bawah satu institusi.
Ini berarti PDAM Tirta Khatulistiwa ke depan tidak hanya bertanggung jawab atas distribusi air minum dan penekanan tingkat kebocoran — sebagaimana yang selama ini menjadi fokus utama perusahaan tetapi juga akan mengelola siklus akhir air kota: limbah domestik rumah tangga.
“Tahun 2029 minimal ada 3.000 sambungan rumah. Sebanyak 1.500 sambungan dibangun dari proyek ini dan 1.500 lainnya dari Pemerintah Kota,” ungkap Sidig.
Jumlah sambungan rumah tersebut akan terus ditingkatkan secara bertahap hingga mencapai 32 ribu sambungan, dengan skema pelayanan berdasarkan klaster masyarakat.
