Komite ini diberikan wewenang strategis untuk menetapkan langkah mitigasi terhadap potensi pembengkakan biaya (cost overrun), termasuk pengaturan penyertaan modal negara (PMN) dan penjaminan pemerintah bagi perusahaan patungan proyek.
Perpres terbaru ini mempertegas bahwa seluruh koordinasi pelaksanaan prasarana dan sarana kereta cepat kini berada di bawah kendali penuh kementerian yang dipimpin AHY.[dit]
Warisan para pendiri bangsa menjadikan Indonesia negara yang tidak memiliki musuh. Prinsip politik luar negeri Indonesia saat ini adalah menghormati seluruh negara dan terbuka bagi mitra mana pun yang ingin…
“Banyak ya, yang (terkait) penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima (MBG, red.), kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan, tetapi belum ada SPPG-nya,” ucapnya. “Ada yang sudah membangun…
Teknologi ini dirancang untuk menciptakan kolaborasi lintas kementerian yang lebih efektif, dengan dukungan data yang jauh lebih akurat dibandingkan sistem sebelumnya. Penerapan teknologi baru ini diproyeksikan menjadi tulang punggung tata…
Tarif sebesar Rp500 juta juga berlaku bagi notaris yang berpindah dari Kategori Daerah C ke Kategori Daerah A, jika daerah tujuan adalah Jakarta. Sementara itu apabila tujuan perpindahan selain Jakarta,…
