FAKTANASIONAL.NET – Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (ASPRINDO) mengusulkan jalan tengah dalam pengelolaan cadangan gas raksasa South Andaman yang saat ini tengah menunggu persetujuan Plan of Development (PoD) dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Ketua Umum ASPRINDO, Jose Rizal, menilai proyek bernilai miliaran dolar AS tersebut harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Aceh, bukan hanya menjadi sumber penerimaan negara atau keuntungan bagi investor semata.
Menurutnya, saat ini terdapat dua pilihan yang sama-sama memiliki konsekuensi besar. Pilihan pertama adalah seluruh gas diproses di laut melalui fasilitas Floating Production Storage Offloading (FPSO) sebagaimana diusulkan operator proyek, Mubadala Energy. Pilihan kedua adalah seluruh gas diproses di darat melalui Onshore Processing Facility (OPF) sebagaimana diinginkan Pemerintah Aceh.
“Jika seluruhnya diproses di laut, proyek memang lebih cepat dan efisien bagi investor. Namun dampak ekonominya ke Aceh relatif kecil karena penyerapan tenaga kerja dan aktivitas industri di darat sangat terbatas,” kata Jose dalam keterangan tertulisnya, Minggu 14 Juni 2026.
Sebaliknya, apabila seluruh gas diproses di darat, manfaat ekonomi bagi Aceh akan jauh lebih besar. Selain membuka ribuan lapangan kerja, gas dapat dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan energi PLN dan menghidupkan kembali industri pupuk di Lhokseumawe. Namun skema ini membutuhkan investasi infrastruktur yang lebih besar sehingga berpotensi memperlambat keputusan investasi akhir atau Final Investment Decision (FID).
Untuk itu, Jose menawarkan skema hybrid sebagai solusi kompromi yang dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak. Dalam skema tersebut, sekitar 60 persen gas diproses melalui FPSO di laut, sementara 40 persen sisanya dialirkan ke fasilitas pengolahan darat berskala lebih kecil di Lhokseumawe.
