Bapanas Catat 7,7 Juta Ton Beras CBP Disalurkan Sepanjang 2023–2025, Pemerintah Tegaskan Setop Impor

Pemerintah memastikan kondisi cadangan pangan nasional dalam status surplus dan swasembada sehingga menutup peluang kebijakan impor beras./Dok. Kementan

“Mulai dari program SPHP beras, bantuan pangan dengan jutaan penerima, dan juga demi membantu masyarakat di daerah yang sedang mengalami bencana alam,” ujar Ketut.

Memasuki tahun berjalan, Bapanas memastikan seluruh program penguatan pangan ini akan terus dilanjutkan hingga akhir tahun 2026, seiring dengan peningkatan penyerapan gabah dan beras dalam negeri oleh Perum Bulog.

Berdasarkan data per 18 Juni 2026, realisasi penyaluran CBP dari pagu anggaran 2026 telah menyentuh angka 946.800 ton. Angka ini mencakup bantuan pangan beras sebesar 550.100 ton, SPHP beras 348.500 ton, golongan anggaran 36.800 ton, dan tanggap darurat sebesar 11.300 ton.

Guna memperkuat jaring pengaman sosial, pemerintah juga telah menetapkan kebijakan untuk memperpanjang durasi penyaluran Bantuan Pangan selama tiga bulan tambahan pada semester II-2026.

Langkah ini ditopang oleh kondisi ketahanan stok di gudang Bulog yang per 18 Juni 2026 terpantau sangat kuat di angka 5,2 juta ton, di mana 3,24 juta ton di antaranya merupakan stok luncuran akhir tahun lalu.

Melihat kondisi cadangan pangan yang melimpah, Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membuka keran impor beras dalam waktu dekat.

Struktur pasokan yang kuat menempatkan Indonesia pada posisi ketahanan pangan yang mandiri.

“Kalau dulu, stok di Bulog hanya 1 juta ton kemudian harga naik, kesimpulannya impor. Sekarang berbeda. Kita surplus. Kita sudah swasembada,” ujar Amran.

Baca Juga: Bapanas Pastikan Stok Telur Nasional Aman Hingga Lebaran 2026

Exit mobile version