PEMERINTAH harus segera menghentikan pola komunikasi yang saling bertabrakan terkait isu kemungkinan relokasi sebagian lini produksi dua perusahaan komponen otomotif Jepang dari Indonesia ke Vietnam.
Di tengah kecemasan buruh dan kekhawatiran terhadap iklim investasi, publik justru disuguhi tiga versi sikap negara.
Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, membunyikan alarm dengan melempar isu.
Lalu, Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyatakan akan memonitor semuanya.
Sedangkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, langsung membantah isu tersebut.
Tiga suara pemerintah ini bukanlah bentuk klarifikasi, melainkan kebingungan yang dipertontonkan secara terbuka.
Pemerintah tidak boleh memperlakukan informasi tentang potensi relokasi industri sebagai sekadar isu yang perlu dipadamkan demi menjaga citra.
Tidak adanya laporan resmi dari perusahaan seperti yang dikatakan Wamenaker Afriansyah Noor bukan bukti bahwa risiko tidak ada.
Pernyataan “belum ada laporan” hanya menunjukkan pemerintah belum menerima dokumen formal, bukan berarti pemerintah sudah memverifikasi langsung rencana bisnis perusahaan, kondisi rantai pasok, potensi pengurangan produksi, ancaman PHK, atau arah investasi mereka di Indonesia.
Yang lebih mengkhawatirkan, bantahan pemerintah tampak dibangun dari gambaran umum bahwa sejumlah pabrikan otomotif masih stabil.
Padahal stabilitas Toyota, Hyundai, atau Daihatsu tidak otomatis membantah kemungkinan relokasi pada perusahaan komponen lain.
Industri otomotif bukan satu entitas tunggal. Ada pabrikan kendaraan, pemasok lapis pertama, pemasok lapis kedua, produsen komponen mesin konvensional, dan perusahaan yang sedang tertekan oleh transisi kendaraan listrik.
Masing-masing memiliki persoalan, biaya produksi, target pasar, dan strategi global yang berbeda.
Karena itu, menjawab isu spesifik dengan indikator umum adalah bentuk komunikasi yang berbahaya.
Pemerintah seolah ingin menyampaikan bahwa karena industri otomotif secara umum masih berjalan, maka tidak ada perusahaan yang bisa mengurangi produksi atau memindahkan lini usaha.
Logika seperti itu bukan saja lemah, tetapi dapat membuat negara terlambat membaca tanda-tanda awal perpindahan investasi.
Kegagalan komunikasi ini semakin terlihat ketika Menaker Yassierli, menyatakan pemerintah akan memonitor dan siap menurunkan mediator apabila terdapat persoalan hubungan industrial.
