FAKTANASIONAL.NET – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menargetkan perbaikan infrastruktur wilayah secara optimal hingga mencapai 80 persen kondisi jalan mantap pada tahun 2030 mendatang.
Target optimis tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan usai mengikuti agenda peresmian jalan daerah secara virtual dari Pontianak pada Selasa (23/6/2026).
Gubernur membeberkan fakta bahwa persentase kondisi jalan mantap yang berada di bawah kewenangan perbaikan pemerintah provinsi saat ini baru menyentuh kisaran angka 65 persen.
“Target kita sampai tahun 2030 mencapai 80 persen jalan mantap. Sesuai kemampuan anggaran yang tersedia, perbaikan akan terus dilakukan secara bertahap. Mudah-mudahan target tersebut dapat tercapai,” ungkapnya.
Ria Norsan menjelaskan secara gamblang bahwa pelaksanaan kebijakan Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2025 secara resmi direncanakan terus bergulir hingga tahun 2029.
Keberlanjutan program pendanaan infrastruktur nasional ini sangat diharapkan dapat terus memacu akselerasi perbaikan fasilitas jalan rusak di berbagai pelosok Kalimantan Barat.
Pemerintah daerah sangat meyakini bahwa ketersediaan akses jalan yang memadai akan otomatis mengakhiri masa keterisolasian daerah pinggiran dan mengikat konektivitas kawasan.
Upaya nyata peningkatan kelayakan aspal jalan raya ini dinilai sangat sejalan dengan visi pengentasan kemiskinan guna menciptakan pertumbuhan kesejahteraan rakyat yang adil.
Sesuai dengan arahan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto penyediaan prasarana jalan aspal menjadi syarat mutlak untuk menjamin kelancaran rantai pendistribusian hasil perikanan lokal.
Kemudahan operasional sektor logistik di lapangan pada gilirannya akan memberikan imbas positif dalam menaikkan standar pendapatan finansial para nelayan daerah terpencil.
Pemprov Kalbar telah mendeklarasikan komitmen kuat untuk memadukan pos alokasi dana daerah dengan pusat demi memastikan pemeliharaan kondisi jalan mantap sesuai standar teknis.
Bantuan suntikan dana triliunan rupiah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sangat krusial bagi daerah mengingat betapa luasnya jangkauan titik wilayah administrasi provinsi.
(*Red)
