FAKTANASIONAL.NET – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menuntut pemerintah pusat untuk mewujudkan keadilan fiskal bagi daerah dalam Rapat Kerja Nasional XVIII APEKSI 2026 di Medan pada Rabu (1/7/2026) malam.
Tuntutan ini disuarakan secara tegas untuk mewakili keresahan kota-kota di wilayah Kalimantan yang terus menghadapi tekanan anggaran dalam memenuhi standar pelayanan publik.
Edi menilai kebijakan alokasi Transfer Keuangan Daerah dalam APBN selama ini belum sepenuhnya mempertimbangkan beban nyata yang dipikul oleh pemerintah tingkat kota.
Pemerintah pusat diminta untuk menghitung ulang besaran transfer dana berdasarkan luas wilayah tingkat kebutuhan pelayanan serta karakteristik khusus setiap kawasan.
Kapasitas keuangan kota yang terbatas sering kali berbenturan secara langsung dengan tuntutan peningkatan kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat luas.
“Daerah terus diminta meningkatkan pelayanan, tetapi kemampuan fiskalnya terbatas. Karena itu, kebijakan transfer keuangan harus lebih adil dan berpihak pada kondisi riil daerah,” kata Edi yang juga selaku Ketua Komwil V APEKSI Regional Kalimantan ini.
Penerapan prinsip keadilan fiskal bagi daerah ini harus mencakup upaya penguatan Dana Bagi Hasil serta pemulihan fungsi Dana Alokasi Khusus fisik secara optimal.
Pemerintah pusat juga didorong untuk segera mengevaluasi formula Dana Alokasi Umum agar lebih mencerminkan tekanan urbanisasi serta indeks kemahalan konstruksi perkotaan.
Beban anggaran daerah saat ini diakui semakin berat dengan adanya kewajiban pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional serta program cakupan kesehatan semesta.
“Urusan kesehatan adalah kebutuhan dasar masyarakat. Tapi skema pembiayaannya harus adil, jangan sampai daerah semakin terbebani,” jelasnya.
Forum asosiasi wali kota ini turut menyoroti rencana penerapan batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen dari APBD yang akan berlaku pada tahun 2027 mendatang.
Aturan pembatasan belanja tersebut dinilai sangat memberatkan mengingat daerah harus menanggung beban struktural pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
Edi berharap seluruh keluhan terkait struktur keuangan ini dapat didengar langsung oleh kementerian terkait agar roda pemerintahan kota tidak lumpuh akibat defisit.
“Ini bukan hanya suara satu kota, tetapi suara bersama kota-kota di Kalimantan yang menghadapi tekanan fiskal, beban pelayanan publik, dan tantangan pembangunan yang semakin kompleks,” ujarnya.
(*Red)
