Johan pun meminta Gubernur DKI Jakarta jangan hanya melihat aspek politik dalam hal rencana kenaikan Transjabodetabek. Lihat juga aspek sosiologis, aspek filosofis, aspek konstitusional dan aspek hukum sebelum merealisasikan rencana kenaikan tarif.
“Di cek dan dianalisa dulu dong pak… Apakah sudah berdasarkan survei ke semua masyarakat. Jangan cuma ke beberapa kalangan, gitu loh,” tukas Johan.
Johan meminta agar Gubernur DKI Jakarta memastikan dulu, apakah sudah tepat menaikkan tarif Transjakarta dan Transjabodetabek di saat harga BBM naik, dollar naik dan kebutuhan pokok juga naik?
“Kalau kami sih, minta sebaiknya batalkan aja tuh rencana kenaikan Tarif Transjabodetabek. Tidak tepat banget,” ujar Johan.
Ia juga menyinggung aspek politik yang melatar belakangi kebijakan kenaikan tarif transjabodetabek dan Transjakarta. Terutama alasan APBD DKI Jakarta yang dipotong sehingga anggaran subsidi transportasi publik terpangkas.
“Di sini saya katakan, Pemprov DKI harus mendengarkan dan jangan mengabaikan suara Masyarakat demi pemenuhan aspek politik. Udah ketahuan kok, paling alasannya karena APBD DKI yang dipotong sehingga subsidi untuk Transjabodetabek menjadi besar. Nah, lagi-lagi jangan masyarakat menjadi memikul tanggungjawab pemerintah daerah yang mengelola subsidi atau APBD DKI Jakarta. Lebih tepat menambah armada bus pada saat jam sibuk. Seperti itu,” tuntas Johan.
