FAKTANASIONAL.NET – Sebagai salah satu destinasi wisata utama di Indonesia, Bali terus menggerakkan berbagai roda aktivitas ekonomi mulai dari sektor akomodasi, kuliner, transportasi, perdagangan, hingga ekonomi kreatif.
Guna menyusun arah kebijakan pembangunan yang tepat sasaran di tengah dinamika global, ketersediaan data ekonomi yang terkini dan akurat menjadi hal yang mutlak diperlukan.
Komitmen tersebut ditegaskan kembali dalam kegiatan “Penguatan Komitmen Bersama Menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 Provinsi Bali” yang digelar di Wisma Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, pada Sabtu (11/7/2026).
Acara krusial ini dihadiri langsung oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Amalia Adininggar Widyasanti, Gubernur Bali I Wayan Koster, Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Bali, jajaran Bupati dan Walikota se-Provinsi Bali, unsur Forkopimda, perwakilan asosiasi usaha, akademisi, serta insan media.
Dalam sambutannya, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menekankan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan instrumen penting bagi Indonesia untuk memperbarui landasan pengetahuan mengenai lanskap perekonomian nasional yang terus bermutasi.
Langkah ini juga selaras dengan standar internasional yang diadopsi oleh banyak negara maju di dunia.
Baca Juga: BPS Sasar Pelaku Usaha Digital pada Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Singkawang
“Jadi jangan dikira ini adalah pekerjaan kita sendiri, tidak. Karena negara manapun masih memiliki kesadaran dan melihat bahwa tanpa Sensus Ekonomi kebijakan ekonomi tidak akan tepat, karena kita tidak tahu denyut dan aktivitas ekonomi yang sedang terjadi di dalam negara mereka. Amerika Serikat, Jepang, China, Korea Selatan melakukan Sensus Ekonomi ini setiap 5 tahun sekali,” jelas Amalia, seraya mencontohkan Malaysia yang juga menggelar sensus serupa tahun ini di tengah pesatnya teknologi data administrasi.
Amalia menjabarkan bahwa potensi Bali tergolong sangat raksasa.
Tidak hanya bertumpu pada pariwisata, Pulau Dewata memiliki kekuatan besar pada sektor ekonomi kreatif serta komoditas ekspor unggulan seperti kopi, kakao, produk kelautan, hingga minyak atsiri.
“Semua potensi dan dinamika ini harus dicatat. Jangan sampai terlewat tercatat. Karena kalau sampai terlewat tercatat, potensinya tidak akan terlihat dan hilang dari radarnya kebijakan Pak Gubernur, akan hilang dari radarnya kebijakan nasional,” imbuh Kepala BPS RI tersebut.
Data Sementara: Bali Kantongi 647 Ribu Unit Usaha
Untuk memetakan seluruh potensi tersebut, BPS menerjunkan sebanyak 3.774 petugas sensus ekonomi yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali untuk mendata usaha maupun rumah tangga.
Berdasarkan dashboard pemantauan realisasi BPS per 11 Juli 2026, progres pendataan lapangan di Provinsi Bali telah mencapai angka 43,35 persen.
Dari hasil pemutakhiran awal, Bali tercatat memiliki sekitar 647.337 unit usaha. Angka ini didominasi oleh pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) sebanyak 632.956 unit, disusul oleh 12.578 usaha menengah, dan 1.803 usaha besar.
Merespons hal tersebut, Gubernur Bali I Wayan Koster menyatakan dukungan penuhnya.
Koster menegaskan bahwa pembangunan dan transformasi ekonomi Bali yang saat ini sedang dirancang harus berpijak pada pendekatan ilmiah dan berbasis data kuat.
