FAKTANASIONAL.NET – Badan Pusat Statistik bersama Pemerintah Kota Singkawang resmi memulai tahapan pencatatan basis data pembangunan melalui pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Singkawang pada Jumat (26/6/2026).
Kegiatan pendataan massal ini menargetkan seluruh pelaku usaha konvensional maupun pelaku bisnis digital yang beroperasi di wilayah administratif daerah tersebut.
Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie secara khusus menginstruksikan camat dan lurah untuk mengerahkan para ketua RT agar mendampingi langsung petugas BPS di lapangan.
Langkah pendampingan oleh ketua RT ini dinilai sangat krusial untuk membangun tingkat kepercayaan warga agar bersedia memberikan keterangan yang akurat.
“Kami mengundang seluruh camat dan lurah karena merekalah yang akan berkoordinasi dengan para ketua RT agar pelaksanaan sensus berjalan baik dan sukses,” ujar Tjhai Chui Mie.
Aparat kewilayahan di tingkat bawah juga dituntut aktif menyosialisasikan jadwal kedatangan petugas sensus agar pelaku usaha dapat meluangkan waktu operasional mereka.
“Target yang ditetapkan pemerintah pusat harus bisa kita capai. Dengan dukungan RT dan lurah, kami optimistis tingkat respons masyarakat dapat mencapai 94 persen,” katanya.
Hasil dari Sensus Ekonomi 2026 di Singkawang ini nantinya akan menjadi acuan utama pemerintah dalam merancang program bantuan ekonomi agar tepat sasaran.
Menyikapi kekhawatiran pelaku usaha terkait potensi kebocoran informasi bisnis, Kepala BPS Kota Singkawang Yanuar Lestariadi langsung memberikan jaminan keamanan.
Pihak otoritas statistik memastikan bahwa dokumen yang dihimpun tidak akan digunakan sebagai instrumen untuk memeriksa kewajiban perpajakan warga secara individu.
“Seluruh data yang diberikan masyarakat kami jamin kerahasiaannya. Data tersebut tidak akan menampilkan informasi pribadi seperti data pajak maupun investasi,” ujarnya.
Selain mendata sektor riil konvensional, petugas di lapangan juga diwajibkan untuk merekam perkembangan usaha kreatif yang dijalankan warga melalui platform daring.
Integrasi pendataan usaha dalam jaringan ini menjadi langkah wajib untuk memberikan gambaran nyata terkait volume perputaran ekonomi digital daerah.
(*Red)
