Kalau Presiden Prabowo kiranya sudah tak peduli lagi dengan sinyal-sinyal itu. Ini sudah dibuktikan dengan penangkapan Kepala dan Wakil Kepala BGN, serta turunan di bawahnya. Apalagi Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, sudah beberapa kali mendapat catatan terkait ini. Misalnya, duduk satu meja dengan mantan perusak hutan, bencana yang terjadi di Sumatera, dan perkara pengembalian amplop ini. Artinya, kalau bermasalah silakan diproses tanpa pandang bulu.
Pengalaman Jokowi memimpin, kiranya memang yang begini-begini ini tak akan dibiarkan berlalu begitu saja. Bahkan, bukan mustahil prosesi pengembalian amplop itu sendiri merupakan respon kuat bahwa ini harus bisa “diselamatkan”. Ini politik tingkat tinggi yang serba gelap-gulita. Semuanya hanya bisa diraba, bukan dilihat secara terang dan kasat mata.
Karena itu, semuanya kembali lagi kepada KPK. Nyalinya masih ada atau tidak. Kalau yang terang-bendarang saja seperti penyitaan uang miliaran dari rumah Ahmad Ali, Ketua Harian PSI, tak terdengar lagi kelanjutannya hingga saat ini, bagaimana pula mengusut pengembalian amplop dari Raja Juli Antoni ini? Bukan mustahil kasus pengembalian amplop ini akan tertutup dengan kasus korupsi lainnya. Dan itu sudah terjadi, agaknya saat ini.
FB, 12 Juli 2026
Penulis: Erizal (analis/pemikir bangsa)
