FAKTANASIONAL.NET – Badan Anggaran DPR RI menyoroti keluhan tingginya alokasi anggaran pemerintah daerah untuk membayar gaji aparatur negara saat melakukan kunjungan kerja di Pontianak pada Rabu (15/7/2026).
Pertemuan dengan jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tersebut secara khusus membahas tantangan birokrasi dalam menyongsong postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2027.
Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan mengeluhkan Beban Belanja Pegawai Daerah yang melonjak sangat drastis pasca berlakunya kebijakan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
Pemerintah provinsi mendesak agar pemerintah pusat mengambil alih pembayaran gaji aparatur pemerintahan tersebut melalui instrumen anggaran nasional secara langsung.
“Kami berharap belanja pegawai, khususnya untuk PPPK, dapat didukung melalui APBN. Di samping itu, kami juga mengharapkan adanya regulasi yang lebih jelas mengenai tata kelola pungutan dan retribusi dalam pengelolaan sumber daya alam sehingga tidak terjadi tumpang tindih kebijakan antar kementerian. Kepastian regulasi akan memberikan ruang bagi daerah untuk berinovasi dalam mengelola potensi sumber daya alam sekaligus menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif,” jelasnya.
Langkah pengambilalihan pendanaan ini dinilai sangat krusial agar ruang fiskal daerah dapat kembali difokuskan untuk membiayai program pembangunan infrastruktur publik.
Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Syarif Abdullah Alkadrie mengakui bahwa Beban Belanja Pegawai Daerah kini menjadi persoalan keuangan yang serius di berbagai wilayah Indonesia.
Pihak legislatif menemukan fakta bahwa sejumlah pemerintah daerah terpaksa mengalokasikan lebih dari separuh anggaran tahunan mereka hanya untuk menutupi pos gaji pegawai.
“Tadi kami mendengar langsung bagaimana kesulitan daerah. Ada yang belanja pegawainya sudah di atas 50 persen APBD. Ini tentu menjadi beban yang cukup berat bagi daerah,” katanya.
Badan Anggaran DPR RI berkomitmen kuat untuk membawa seluruh keluhan mengenai postur anggaran daerah ini ke dalam rapat penyusunan kebijakan fiskal tingkat pusat.
Pemerintah pusat diharapkan mampu memberikan skema bantuan keuangan yang proporsional agar pelayanan publik dan proyek strategis di wilayah perbatasan tidak terhambat.
“Harapan daerah tentu dana transfer seperti TKD dan berbagai dukungan anggaran yang sebelumnya diterima dapat kembali dipenuhi untuk mendukung pembangunan daerah,” tutup Syarif.
(*Red)
