Menurut dia, keterhubungan dunia pada era modern bahkan jauh lebih cepat sehingga dampak konflik di suatu kawasan dapat dirasakan secara langsung oleh negara lain.
“Dengan cara pandang seperti ini, kita punya tugas menciptakan narasi baru yang membantu kita memahami persoalan secara lebih utuh,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Anis juga menyoroti peran media. Ia menegaskan pemberitaan tidak semestinya diukur dari kesesuaiannya dengan arah kebijakan pemerintah. Sebaliknya, media merupakan instrumen sosial yang mendorong lahirnya diskursus publik.
“Pemerintah seharusnya mendengarkan perdebatan publik dan memahami denyut nadi masyarakat,” katanya.
Ia menilai kualitas ruang publik harus diarahkan pada pendalaman pengetahuan, bukan sekadar memperbanyak perdebatan yang dangkal. Menurutnya, masyarakat akan semakin sehat apabila diskursus publik mendorong lahirnya pengetahuan dan gagasan baru.
Anis juga mengingatkan bahaya model bisnis media sosial yang bertumpu pada sensasi dan provokasi demi mengejar lalu lintas pengguna. Menurut dia, algoritma platform digital bekerja dengan memanfaatkan emosi pengguna melalui fitur seperti like dan dislike sehingga mendorong konten yang memancing kemarahan atau sensasi.
“Bisnis media sosial bertumpu pada sensasi dan provokasi karena itu yang menghasilkan trafik. Padahal, pada akhirnya yang paling diuntungkan justru pemilik platform,” ujarnya.
Karena itu, ia menilai media yang berorientasi pada pendidikan dan pencerahan memerlukan model pendanaan yang tidak semata bergantung pada trafik, melainkan ditopang oleh dana abadi (endowment) agar dapat menjaga kualitas jurnalisme.
Anis berharap jurnalis dapat mengambil peran dalam membangun narasi yang mendorong pemahaman, mengurangi prasangka, dan memperkuat dialog di tengah meningkatnya dinamika geopolitik dunia.
