Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Polkam KADIN Indonesia dan Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini mengingatkan,
pengalaman berbagai negara harus menjadi pelajaran penting. Krisis keuangan Asia tahun 1997–1998 memicu perubahan politik besar di Indonesia setelah nilai tukar rupiah terpuruk, inflasi melonjak tajam, dan jutaan masyarakat kehilangan pekerjaan. Fenomena serupa juga terlihat di Sri Lanka pada 2022 ketika krisis devisa memicu kelangkaan pangan, bahan bakar, serta demonstrasi besar yang berakhir dengan pergantian pemerintahan. Berbagai negara di Amerika Latin maupun Timur Tengah juga menunjukkan bahwa tekanan ekonomi sering berkembang menjadi instabilitas politik apabila pemerintah terlambat melakukan langkah antisipasi.
“Indonesia tidak boleh mengulangi pengalaman pahit masa lalu. Kita harus membangun sistem peringatan dini yang mampu membaca gejala ekonomi sejak awal, memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, menjaga stabilitas harga pangan, memperluas perlindungan sosial, sekaligus memastikan investasi terus bergerak,” tegas Bamsoet.
Dosen Pascasarjana Universitas Borobudur, Universitas Pertahanan dan Universitas Jayabaya ini mengingatkan, strategi mitigasi harus dilakukan secara menyeluruh melalui penguatan ketahanan pangan dan energi, percepatan hilirisasi industri, peningkatan kualitas sumber daya manusia, transformasi menuju ekonomi berbasis pengetahuan, penguatan UMKM, digitalisasi ekonomi, perluasan akses pembiayaan produktif serta peningkatan kesejahteraan rakyat. Langkah tersebut sejalan dengan gagasan pembangunan nasional berbasis Pancasila, yakni penguatan tata nilai, tata kelola, dan tata sejahtera sebagai fondasi membangun Indonesia yang berdaulat dan berkeadilan.
“Pembangunan ekonomi harus menghasilkan pemerataan kesejahteraan. Pertumbuhan yang tinggi tetapi dinikmati oleh kelompok tertentu akan melahirkan kecemburuan sosial. Karena itu, pemerintah harus memastikan manfaat pembangunan dirasakan hingga ke desa, kawasan perbatasan, pelaku UMKM, petani, nelayan, dan generasi muda. Di situlah stabilitas politik memperoleh fondasi yang kokoh,” papar Bamsoet.
Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Alumni Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran ini menambahkan, tantangan ekonomi pada era digital juga diikuti ancaman penyebaran disinformasi, manipulasi opini publik, hingga eksploitasi keresahan masyarakat melalui media sosial. Situasi ekonomi yang sulit sering dimanfaatkan berbagai kelompok untuk memperbesar polarisasi dan mengikis kepercayaan publik terhadap pemerintah maupun lembaga negara. Karena itu, penguatan literasi digital, transparansi kebijakan, komunikasi publik yang terbuka, serta penguatan modal sosial menjadi bagian penting dalam strategi mitigasi nasional.
“Stabilitas politik tidak cukup dijaga melalui pendekatan keamanan semata. Yang jauh lebih penting adalah membangun kepercayaan publik. Pemerintah harus hadir dengan kebijakan yang adil, komunikasi yang jujur, serta keberpihakan kepada kepentingan rakyat. Ketika kepercayaan masyarakat terjaga, berbagai provokasi akan jauh lebih mudah diredam,” pungkas Bamsoet.
