Anis mengingatkan bahwa dalam sejarah NU, proses pemilihan kepemimpinan organisasi memiliki dinamika yang beragam. Ia menyebut, dahulu di tingkat kampung, pemilihan ketua NU dilakukan melalui proses panjang dan penuh musyawarah. Bahkan, dalam sejarah NU juga pernah dikenal mekanisme one man one vote.
“Semua itu menunjukkan bahwa yang terpenting adalah bagaimana calon ketua benar-benar memahami kebutuhan organisasi hari ini,” katanya.
Ia juga menyoroti dinamika menjelang muktamar yang menurutnya justru berpotensi menguras energi warga NU. Anis berharap jangan sampai proses organisasi hanya dipengaruhi oleh kepentingan segelintir elite.
Karena itu, ia menawarkan agar penjaringan calon pemimpin NU dibuka seluas-luasnya. Kader NU dari berbagai latar belakang, mulai dari kader internal, teknokrat, birokrat, akademisi hingga politisi, menurutnya harus diberikan kesempatan yang sama untuk berkontestasi.
“Berikan kesempatan kepada kader-kader NU, teknokrat, birokrat, akademisi maupun politisi untuk berkontestasi secara terbuka. Yang dinilai adalah ide, gagasan, dan kemampuan mereka membawa organisasi,” tuturnya.
Menurutnya, semua kader boleh menjadi calon, kecuali dua orang. Sebab, dua orang inilah yang selama ini membuat kegaduhan di NU. Muncul istilauh, La Miftaha Wala Hahya, bukan Miftah (Rais Aam Miftachul Akhyar), dan bukan Yahya (Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf).
“Semua boleh, tapi ada istisna’ (pengecualian) . Selain dua orang itu, karena keduanya terbukti gagal,” tegasnya.
