Menyoal penutupan kawasan wisata, ujar Puan Maharani, sebagai langkah tersebut diperlukan untuk mendukung operasi pemadaman dan mencegah risiko terhadap wisatawan.
“Namun, pemerintah perlu mulai asesmen dampak ekonomi penutupan tersebut karena aktivitas pariwisata Bromo menjadi sumber pendapatan bagi sebagian masyarakat sekitar,” ucapnya.
Apabila penutupan berlangsung lama, maka pemerintah perlu mempertimbangkan dukungan terhadap kelompok masyarakat yang kehilangan sumber pendapatan.
“Jangan sampai masyarakat yang selama ini ikut menjaga dan menopang pariwisata Bromo justru menjadi pihak yang menanggung beban ekonomi paling besar dari bencana ini,” ujarnya.
Puan Marahani mendorong pemerintah memetakan tingkat kerusakan vegetasi, habitat satwa, kondisi tanah, daerah tangkapan air, serta kawasan yang berisiko mengalami erosi dan degradasi lanjutan sebagai dasar pemulihan ekosistem.
“Penanganan kebakaran Bromo tidak cukup hanya dengan memadamkan api dan membuka kembali kawasan wisata, tetapi perlu diikuti pemulihan ekosistem serta pelindungan penghidupan masyarakat sekitar,” ucapnya. (adm)
