Persoalannya, jangan sampai penegakan hukum hanya berhenti pada orang paling bawah: pekerja dapur, koki, atau petugas distribusi. Kalau memang terbukti ada kelalaian sistematis, maka rantai tanggung jawab harus ditelusuri dari hulu sampai hilir.
Siapa yang menentukan standar bahan baku?
Siapa yang melakukan pemeriksaan kualitas?
Siapa yang memastikan suhu penyimpanan?
Siapa yang bertanggung jawab terhadap kebersihan peralatan?
Siapa yang melakukan pengawasan sebelum makanan dikirim ke sekolah?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut jauh lebih penting daripada sekadar mencari satu orang untuk dijadikan kambing hitam.
Saya kira pemerintah juga harus berani membuka hasil investigasi kepada publik secara transparan.
Masyarakat berhak mengetahui apa penyebab keracunan, bagaimana makanan tersebut diproduksi, apakah prosedur keamanan pangan dijalankan, dan tindakan apa yang diberikan kepada pihak yang terbukti lalai.
Program sebesar MBG membutuhkan sistem pengawasan sebesar pula. Jangan sampai semangat mempercepat distribusi justru mengalahkan kewajiban memastikan makanan aman dikonsumsi.
Anak-anak berangkat sekolah untuk belajar, bukan untuk pulang membawa penyakit. Karena itu, apabila benar terjadi kelalaian yang menyebabkan keracunan massal, proses hukum harus berjalan secara objektif, transparan, dan berdasarkan bukti.
MBG bukan sekadar persoalan makanan gratis. Di dalam sepiring makanan itu ada kepercayaan orang tua, uang negara, tanggung jawab penyelenggara, dan yang paling penting: keselamatan anak.
Kalau makanan bergizi justru membuat anak sakit, maka yang harus diperbaiki bukan hanya resepnya. Sistemnya harus diperiksa, pengawasannya harus diperketat, dan apabila ada pihak yang terbukti lalai atau melanggar hukum, pertanggungjawaban tidak boleh berhenti di meja rapat.
Sebab dalam urusan keselamatan anak, negara tidak boleh belajar dari kesalahan yang sama berkali-kali.[dit]
