JAKARTA, LIRANEWS.COM | Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur, pada Sabtu, 15 Agustus 2026.
Sejak pagi hari kejadian, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan jajaran pemerintah bergerak cepat menangani dampaknya. Arahan tersebut kemudian diterjemahkan melalui pengerahan personel, logistik, evakuasi, pelayanan kesehatan dan koordinasi lintas lembaga.
Tiga hari kemudian, Selasa, 18 Agustus 2026, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo turun langsung ke NTT ketika situasi masih dinamis dan ribuan gempa susulan masih terjadi.
Pada 18 Agustus, sebanyak 27.700 warga dilaporkan masih mengungsi di 107 titik yang tersebar di tujuh kabupaten, sementara BMKG mencatat 2.119 gempa susulan hingga pagi hari.
Menurut Ir. R. Haidar Alwi, MT, Presiden Haidar Alwi Care dan Haidar Alwi Institute, serta Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB, rangkaian tersebut menunjukkan bahwa arahan Presiden kepada jajaran pemerintah, termasuk Polri, telah diterjemahkan menjadi kehadiran negara yang nyata di tengah masyarakat.
“Ketika Presiden memberikan arahan dalam keadaan darurat, ukuran keberhasilannya bukan hanya seberapa cepat perintah disampaikan, tetapi seberapa cepat perintah itu berubah menjadi tindakan yang menyelamatkan dan melayani rakyat. Kehadiran Kapolri di NTT menunjukkan bahwa kepercayaan kepada Polri diterjemahkan menjadi kerja nyata,” ujar Haidar Alwi.
Kehadiran Kapolri bersama Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto karena itu memiliki makna lebih luas daripada sekadar kunjungan lapangan. Ada mandat pemerintah yang dijalankan, fungsi pengawasan yang berjalan, dan kebutuhan masyarakat yang secara langsung dilihat oleh para pejabat negara.
Arahan Presiden Menjadi Kepemimpinan Lapangan, Polri Menghadirkan Negara di Tengah Krisis.
Presiden Prabowo memberikan arahan sejak pagi 15 Agustus 2026 agar jajaran pemerintah bergerak cepat. Pemerintah pusat kemudian mengonsolidasikan BNPB, Basarnas, kementerian terkait, pemerintah daerah, TNI, Polri dan unsur BUMN. Logistik tahap pertama sebanyak 27 ton dikirim, disusul tambahan 25 ton sehingga total logistik pemerintah pusat yang dilaporkan mencapai 52 ton pada 16 Agustus.
Dalam rangkaian tersebut, Polri menjalankan fungsi strategis sesuai kewenangannya, mulai dari dukungan SAR, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, pendataan korban, distribusi bantuan hingga dukungan psikososial. Kapolri kemudian turun langsung pada 18 Agustus untuk memastikan kemampuan tersebut bekerja di lapangan.
Kapolri Listyo Sigit bersama Titiek Soeharto meninjau lokasi pengungsian di Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Timur, termasuk Posko Barang Kolong dan wilayah Lamba Leda. Mereka berdialog dengan pengungsi, mengecek kebutuhan fasilitas, air bersih dan sanitasi, menyerahkan bantuan serta memberikan perhatian kepada anak-anak di pengungsian.
Kehadiran Titiek Soeharto sebagai Ketua Komisi IV DPR RI memperlihatkan fungsi representasi dan pengawasan legislatif, sementara Kapolri memastikan dukungan operasional Polri berjalan. Fungsi keduanya berbeda, tetapi bertemu pada kepentingan yang sama: memastikan masyarakat terdampak memperoleh perhatian dan pelayanan negara.
Polri mengerahkan 236 personel BKO ke Polda NTT dengan kemampuan SAR, K9, DVI, kesehatan dan dukungan operasional. Delapan posko tanggap bencana dibentuk, terdiri dari satu posko utama di Labuan Bajo dan tujuh posko taktis. Bantuan logistik Polri mencapai 247,66 ton, terdiri dari 19,59 ton dari Mabes Polri dan 228,07 ton dari lima Polda jajaran.
Rangkaian ini memperlihatkan kesinambungan yang jelas: Presiden memberikan arah, Kapolri menggerakkan institusi, jajaran Polri bekerja di lapangan, dan masyarakat menjadi tujuan akhir dari seluruh pengerahan kekuatan tersebut.
Kepercayaan Publik Menjadi Modal Sosial bagi Kepemimpinan Kapolri dan Kemajuan Polri.
