YAH… Pertanyaan yang mungkin terdengar terlalu dini, bahkan berlebihan: sanggupkah Presiden Prabowo Subianto bertahan?
Bertahan bukan dalam arti sekadar tetap duduk di kursi Presiden sampai akhir masa jabatan.
Secara konstitusional, tidak ada alasan untuk menyimpulkan bahwa pemerintahan Prabowo akan berhenti di tengah jalan.
Pertanyaan yang jauh lebih penting justru: mampukah Prabowo mempertahankan kepercayaan rakyat, menjaga stabilitas politik, dan memastikan pemerintahannya tetap memiliki legitimasi ketika tekanan publik semakin kuat?
Pertanyaan itu menjadi relevan setelah hampir dua tahun pemerintahan berjalan.
Prabowo dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024. Ia datang ke Istana dengan modal politik yang besar.
Kemenangan Pilpres 2024 memberikan legitimasi elektoral yang kuat. Pemerintahannya kemudian dibangun dengan koalisi politik yang luas.
Pada awal pemerintahan, dukungan publik terhadap Prabowo bahkan sangat tinggi.
Survei Saiful Mujani Research and Consulting mencatat tingkat kepuasan terhadap kinerja Prabowo mencapai 81,2 persen pada November 2025.
Namun angka itu kemudian turun menjadi 66,4 persen pada survei akhir Februari hingga awal Maret 2026, dan kembali merosot menjadi 51,1 persen pada Juli 2026.
Faktor ekonomi disebut sebagai salah satu penyebab utama penurunan kepuasan tersebut.
Di titik inilah pemerintah seharusnya berhenti sejenak dan bertanya: apa yang sedang terjadi dengan hubungan antara negara dan rakyatnya?
Sebab sebuah pemerintahan tidak hanya hidup dari kemenangan pemilu. Pemerintahan hidup dari kepercayaan.
Dan kepercayaan adalah sesuatu yang mudah diperoleh ketika harapan sedang tinggi, tetapi sangat sulit dikembalikan ketika masyarakat mulai merasa bahwa janji politik tidak sepenuhnya berbanding lurus dengan kehidupan sehari-hari.
Dari Efisiensi Anggaran hingga “Indonesia Gelap”
Salah satu keputusan besar Prabowo pada awal pemerintahannya adalah efisiensi anggaran.
Pemerintah menyatakan langkah tersebut diperlukan untuk menghilangkan pemborosan dan mengarahkan uang negara kepada program yang dianggap lebih bermanfaat bagi masyarakat. Secara prinsip, gagasan efisiensi tentu sulit ditolak.
Negara memang tidak boleh boros.
Tetapi persoalan muncul ketika efisiensi diterjemahkan oleh masyarakat sebagai pemangkasan yang menyentuh sektor-sektor penting.
Pada Februari 2025, gelombang demonstrasi bertajuk “Indonesia Gelap” muncul di berbagai daerah.
Mahasiswa mempersoalkan kebijakan pemerintah, termasuk pemangkasan anggaran sekitar US$19 miliar, program Makan Bergizi Gratis, kebijakan pendidikan, hingga perluasan peran militer di sektor sipil.
Pemerintah membantah bahwa efisiensi tersebut akan merusak pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.
Di sinilah komunikasi politik pemerintah diuji.
Ketika pemerintah mengatakan “efisiensi”, rakyat bisa saja mendengar “pemotongan”.
Ketika pemerintah mengatakan “penghematan”, masyarakat yang kehilangan akses atau fasilitas bisa merasakan “pengurangan hak”.
Perbedaan persepsi tersebut bukan persoalan kecil.
Pemerintah boleh memiliki data. Pemerintah boleh mempunyai kalkulasi fiskal. Pemerintah bahkan boleh yakin bahwa kebijakannya benar.
Tetapi dalam demokrasi, kebijakan yang benar secara teknokratis belum tentu diterima secara sosial apabila pemerintah gagal menjelaskan mengapa kebijakan itu harus dilakukan, siapa yang terkena dampak, dan kapan manfaatnya akan dirasakan.
Di sinilah pemerintahan Prabowo menghadapi pekerjaan rumah yang besar.
Sebab rakyat tidak hidup di dalam tabel APBN.
Rakyat hidup dari harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan, ongkos transportasi, kesempatan kerja, pendapatan keluarga, pelayanan kesehatan dan kepastian masa depan.
Angka ekonomi penting, tetapi pengalaman hidup masyarakat sering kali jauh lebih menentukan persepsi terhadap pemerintah.
MBG: Simbol Keberanian Sekaligus Ujian Terbesar
Program Makan Bergizi Gratis atau MBG merupakan salah satu identitas paling kuat pemerintahan Prabowo.
Program tersebut bukan sekadar program sosial. MBG merupakan simbol janji politik bahwa negara harus hadir secara langsung memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama anak-anak.
Namun semakin besar sebuah program, semakin besar pula risiko yang harus ditanggung pemerintah.
Ketika program dijalankan dalam skala nasional, persoalannya bukan lagi sekadar bagaimana menyediakan makanan.
Ada rantai pasok.
Ada kualitas bahan makanan.
Ada dapur dan distribusi.
Ada tenaga pelaksana.
Ada standar keamanan pangan.
Ada pengawasan.
Dan ada pertanyaan paling penting: apakah uang negara yang dikeluarkan benar-benar menghasilkan manfaat sebesar yang dijanjikan?
Sejak awal pelaksanaannya, MBG telah menjadi sasaran kritik dari kelompok mahasiswa dan masyarakat sipil. Bahkan demonstrasi “Indonesia Gelap” pada Februari 2025 turut meminta evaluasi terhadap program tersebut.
Menurut saya, kritik terhadap MBG tidak semestinya langsung dianggap sebagai upaya menjatuhkan Presiden.
Justru kritik diperlukan agar program sebesar MBG tidak berubah menjadi proyek politik yang hanya dinilai dari jumlah penerima.
Ukuran keberhasilan seharusnya jauh lebih sederhana.
Apakah anak-anak mendapatkan makanan yang aman?
Apakah gizinya benar-benar memenuhi standar?
Apakah distribusinya tepat?
Apakah anggarannya efisien?
Apakah pengawasannya transparan?
Dan yang paling penting, apakah program tersebut benar-benar memperbaiki kualitas hidup masyarakat?
Jika jawabannya iya, pemerintah tidak perlu takut terhadap kritik.
Tetapi jika ada persoalan, pemerintah juga tidak boleh alergi terhadap koreksi.
Program pemerintah bukan benda keramat.
Presiden juga bukan manusia yang selalu benar.
Justru pemimpin besar adalah pemimpin yang mampu mengakui kekurangan tanpa merasa kehilangan wibawa.
Ketika Militer Masuk Lebih Jauh ke Ruang Sipil
Persoalan lain yang tidak kalah serius adalah hubungan antara militer dan pemerintahan sipil.
Pada 20 Maret 2025, DPR mengesahkan perubahan Undang-Undang TNI yang memperluas ruang bagi prajurit aktif untuk menduduki sejumlah jabatan sipil.
Kebijakan tersebut mendapat kritik keras dari kelompok masyarakat sipil karena memunculkan kekhawatiran mengenai supremasi sipil dan kemungkinan kembalinya pola hubungan militer-politik seperti masa lalu.
Pemerintah memiliki argumen bahwa tantangan keamanan modern membutuhkan penyesuaian peran militer.
Itu dapat diperdebatkan secara rasional.
Namun Indonesia mempunyai sejarah yang membuat persoalan tersebut sangat sensitif.
Reformasi 1998 lahir antara lain dari tuntutan untuk mengakhiri dominasi militer dalam kehidupan politik dan pemerintahan.
Karena itu, setiap langkah yang memperluas ruang militer ke ranah sipil akan selalu dibaca dengan kacamata sejarah.
Pertanyaannya bukan apakah TNI penting.
Tentu penting.
Pertanyaannya adalah: seberapa jauh militer boleh masuk ke wilayah sipil tanpa mengganggu keseimbangan demokrasi?
Prabowo, dengan latar belakangnya sebagai mantan perwira tinggi TNI, memiliki tanggung jawab lebih besar untuk memberikan jawaban yang meyakinkan.
Sebab bagi sebagian masyarakat, persoalan ini bukan sekadar soal jabatan.
Ini soal arah demokrasi.
Pemerintahan Prabowo harus memastikan bahwa penguatan negara tidak diterjemahkan menjadi pelemahan masyarakat sipil.
Negara yang kuat bukan negara yang membuat rakyat takut.
Negara yang kuat adalah negara yang institusinya mampu bekerja tanpa harus menakut-nakuti rakyat.
Demonstrasi: Alarm yang Tidak Boleh Diabaikan
Agustus 2025 menjadi salah satu titik paling berat bagi pemerintahan Prabowo.
Gelombang demonstrasi yang bermula dari persoalan tunjangan anggota DPR berkembang menjadi protes lebih luas mengenai ketimpangan, korupsi, kondisi ekonomi dan respons aparat.
Reuters mencatat demonstrasi menyebar ke sedikitnya 32 dari 38 provinsi.
Situasi memburuk setelah pengemudi ojek online Affan Kurniawan meninggal setelah tertabrak kendaraan polisi. Peristiwa tersebut memperbesar kemarahan publik.
Pemerintah kemudian mengambil sejumlah langkah untuk meredam ketegangan, termasuk merespons tuntutan terkait fasilitas anggota DPR.
Tetapi luka politik tidak selalu sembuh hanya karena satu kebijakan dicabut.
Ketika masyarakat sudah merasa tidak didengar, persoalannya berubah dari sekadar tuntutan menjadi persoalan kepercayaan.
Dan kepercayaan tidak dapat dipulihkan dengan konferensi pers.
Kepercayaan dibangun melalui tindakan.
Karena itu, demonstrasi tidak boleh selalu dibaca sebagai ancaman terhadap pemerintah.
Demonstrasi adalah salah satu mekanisme demokrasi.
Yang harus dilawan adalah kekerasan, vandalisme, provokasi dan tindakan kriminal. Tetapi kritik damai harus tetap memperoleh ruang.
Jika setiap kritik dianggap sebagai musuh, pemerintah justru sedang mempersempit ruang bagi dirinya sendiri untuk mengetahui apa yang dirasakan masyarakat.
28 Agustus 2026: Apakah Sejarah Mulai Berulang?
Hari ini, 28 Agustus 2026, situasinya kembali menjadi perhatian.
Demonstrasi yang berlangsung di Jakarta berujung pada kerusuhan pada malam hari. Reuters melaporkan transportasi publik terganggu, sejumlah jalur dialihkan atau dihentikan, sementara polisi menangkap 65 orang dan menyita sejumlah barang yang disebut berkaitan dengan kerusuhan.
Demonstrasi tersebut berlangsung dalam suasana peringatan terhadap aksi mematikan pada tahun sebelumnya.
Ini bukan lagi sekadar berita demonstrasi.
Ini adalah alarm politik.
Sebab pemerintahan yang baru berusia kurang dari dua tahun sudah berhadapan dengan tekanan sosial yang berulang.
Yang harus diperhatikan bukan hanya jumlah orang yang turun ke jalan.
Yang lebih penting adalah mengapa mereka turun ke jalan.
Apakah karena ekonomi?
Karena lapangan pekerjaan?
Karena kebijakan pemerintah?
Karena korupsi?
Karena ketidakpercayaan terhadap lembaga negara?
Atau karena masyarakat merasa tidak memiliki saluran lain untuk menyampaikan kegelisahannya?
Jawabannya mungkin tidak tunggal.
Namun pemerintah harus berani mendengarnya.
Sebab apabila masyarakat merasa suara mereka tidak pernah didengar di ruang resmi, jalan raya akan menjadi ruang politik berikutnya.
Dan itu berbahaya bagi semua pihak.
Masalah Terbesar Prabowo Mungkin Bukan Oposisi
Ada satu hal yang menurut saya sering dilupakan.
Ancaman terbesar bagi pemerintahan Prabowo belum tentu berasal dari oposisi.
Bisa jadi ancaman terbesar justru datang dari ketidakmampuan pemerintah membaca perubahan suasana hati masyarakat.
Oposisi politik dapat dikalahkan melalui mekanisme pemilu.
Kritik dapat dijawab dengan data.
Serangan politik dapat dibalas dengan argumentasi.
