FAKTANASIONAL.NET – Anggota Komisi IV DPR RI dari daerah pemilihan Kalimantan Tengah (Kalteng), Bambang Purwanto, menyoroti keterbatasan anggaran daerah dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Kondisi tersebut dinilai dapat memengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan pencegahan maupun penanganan kebakaran.
Bambang meminta pemerintah pusat segera memperkuat dukungan, bukan hanya melalui peralatan, tetapi juga anggaran operasional.
Menurut dia, keterbatasan fiskal membuat pengerahan personel dan tim terpadu di lapangan tidak dapat berjalan maksimal.
“Daerah memang tidak seagresif dulu dalam menangani karhutla karena terbatasnya anggaran. Jangankan mengurus karhutla, membayar PPPK saja kesulitan,” ujar Bambang, Senin (31/8), dikutip dari CNN Indonesia.
Hingga akhir Agustus 2026, luas lahan terbakar di Kalteng disebut mencapai 7.634,46 hektare. Bambang menilai kondisi tersebut membutuhkan keterlibatan pemerintah pusat secara lebih serius.
“Kalteng sendiri telah menetapkan status darurat karhutla melalui keputusan Gubernur sejak 25 Mei 2026. Kondisi tersebut semestinya menjadi sinyal bagi pemerintah pusat untuk mempercepat dukungan kepada daerah,” katanya.
Pemprov Kalteng menyatakan penanganan karhutla terus dilakukan, termasuk di Tumbang Nusa, Kabupaten Pulang Pisau, yang kembali membesar pada Minggu (30/8) malam.
