Sebaliknya, jangan pula angka ketidakpuasan digunakan untuk menyimpulkan bahwa seluruh masyarakat telah menolak MBG.
Keduanya sama-sama berbahaya.
Jangan Jadikan Survei Sebagai Alat Pembenaran
Menurut saya, pelajaran paling penting dari perbedaan Median dan Poltracking bukanlah soal siapa yang memiliki angka lebih tinggi.
Pelajaran utamanya adalah bahwa publik dapat mendukung tujuan sebuah program sekaligus kecewa terhadap pelaksanaannya.
Agung Wicaksono pun menyampaikan bahwa masyarakat bisa mendukung tujuan MBG karena manfaatnya, tetapi tetap mengkritik pelaksanaannya.
Logika tersebut sangat masuk akal.
Seorang orang tua, misalnya, bisa saja setuju anak-anak memperoleh makanan bergizi secara gratis.
Tetapi ketika menemukan kualitas pelayanan yang buruk, distribusi bermasalah, atau pengelolaan yang dianggap tidak tertata, dukungan terhadap tujuan program belum tentu berubah menjadi kepuasan terhadap pelaksanaannya.
Di sinilah pemerintah perlu membedakan antara popularitas kebijakan dan kualitas kebijakan.
Popularitas hanya menjawab apakah masyarakat menyukai sebuah program.
Kualitas menjawab pertanyaan yang jauh lebih sulit: apakah program itu benar-benar bekerja?
MBG tidak boleh berhenti pada pertanyaan, “Apakah masyarakat suka?”
Pertanyaan berikutnya harus lebih keras: apakah manfaatnya sampai kepada mereka yang membutuhkan?
Apakah kualitasnya konsisten?
Apakah pengawasannya berjalan?
Apakah anggarannya digunakan secara efisien?
Dan apakah keluhan masyarakat benar-benar ditindaklanjuti?
Jika pemerintah hanya sibuk merayakan angka kepuasan, sementara kritik di lapangan dianggap sebagai gangguan, maka survei justru kehilangan fungsi pentingnya sebagai cermin.
Padahal cermin tidak selalu menunjukkan wajah yang ingin kita lihat.
Kadang ia memperlihatkan sesuatu yang perlu diperbaiki.
Perbedaan hasil Median dan Poltracking seharusnya tidak dijadikan arena perang narasi politik. Pemerintah tidak perlu panik terhadap survei yang menunjukkan ketidakpuasan.
Begitu pula kelompok yang kritis terhadap MBG tidak perlu menjadikan satu angka survei sebagai bukti bahwa program tersebut sepenuhnya gagal.
Yang jauh lebih penting adalah membaca keduanya secara dewasa.
Median memperlihatkan bahwa manfaat MBG dirasakan dan program tersebut memiliki tingkat kesukaan yang tinggi.
Poltracking memperlihatkan bahwa pada periode berikutnya terdapat ketidakpuasan yang cukup besar dan sebagian responden bahkan menginginkan program dihentikan.
Dua kenyataan itu bisa hidup bersamaan.
Justru di situlah wajah sebenarnya dari opini publik.
Masyarakat bukan blok yang seragam. Mereka memiliki pengalaman, kebutuhan, dan ukuran kepuasan yang berbeda-beda.
Karena itu, pemerintah semestinya tidak mencari survei yang paling menyenangkan telinga.
Pemerintah membutuhkan survei yang paling mampu menunjukkan titik mana yang harus diperbaiki.
Pada akhirnya, keberhasilan MBG tidak akan ditentukan oleh apakah Median lebih optimistis atau Poltracking lebih kritis.
Nasib program itu akan ditentukan oleh apa yang dirasakan masyarakat ketika program tersebut benar-benar hadir dalam kehidupan sehari-hari.
Survei boleh berbeda wajah. Tetapi kebijakan publik harus tetap berani melihat semuanya.
Sebab bagi masyarakat, yang paling penting bukan siapa yang menang dalam perdebatan angka.
Yang mereka butuhkan sederhana: makanan yang bergizi, aman, tepat sasaran, dan program yang dikelola dengan benar.
Apalagi dengan gambaran terbaru semakin relevan untuk ‘MBG Dipertanyakan ” jika melihat dugaan keracunan yang menimpa ratusan santri Pondok Pesantren Manba’ul Hikam, Desa Putat, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, pada 1 September 2026.
Para santri diduga mengalami gangguan kesehatan setelah menyantap makanan dari program MBG.
Keluhan seperti mual dan muntah mulai muncul setelah makan, kemudian sejumlah santri dibawa ke beberapa fasilitas kesehatan.
Jumlah korban dalam laporan awal terus berkembang. Hingga 2 September 2026, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo menyebut sebanyak 293 santri telah mendapat perawatan di rumah sakit.
Namun, penyebab pasti kejadian tersebut masih perlu dibuktikan melalui pemeriksaan lebih lanjut.
Peristiwa ini tentu tidak serta-merta membuktikan bahwa program MBG secara keseluruhan gagal.
Tetapi kasus tersebut menjadi pengingat bahwa ketika sebuah program menyangkut makanan yang dikonsumsi secara massal, ukuran keberhasilan tidak cukup berhenti pada seberapa banyak masyarakat menyukainya.
Keamanan pangan, kualitas menu, proses distribusi, pengawasan, hingga respons ketika terjadi masalah justru menjadi bagian yang tidak boleh dipisahkan dari keberhasilan program.
Dengan kata lain, survei dapat menunjukkan bagaimana masyarakat menilai MBG, sementara peristiwa di lapangan menunjukkan apa yang masih harus diperbaiki.
Keduanya perlu dibaca secara bersamaan agar pemerintah tidak hanya mengetahui apakah publik mendukung MBG, tetapi juga memahami mengapa sebagian masyarakat masih memiliki kekhawatiran terhadap pelaksanaannya.[dit]
