PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) sedang berhadapan dengan sebuah paradoks yang sulit diabaikan.
Di satu sisi, survei menggambarkan program ini sebagai salah satu kebijakan yang paling disukai publik.
Namun di sisi lain, survei berbeda justru menemukan ketidakpuasan masyarakat berada di atas tingkat kepuasan.
Lalu, wajah publik yang mana yang sebenarnya sedang kita lihat?
Perbedaan hasil survei semestinya tidak buru-buru diperlakukan sebagai persoalan siapa yang benar dan siapa yang keliru.
Justru di situlah persoalan pentingnya. Angka-angka tersebut memperlihatkan bahwa persepsi terhadap MBG tidak sesederhana klaim keberhasilan ataupun narasi kegagalan.
Di balik setiap persentase, terdapat pengalaman masyarakat yang berbeda.
Ada penerima manfaat yang merasa terbantu, tetapi ada pula yang mungkin melihat persoalan dari kualitas makanan, ketepatan sasaran, distribusi, hingga pelaksanaan di lapangan.
Karena itu, membaca keberhasilan MBG hanya dari satu angka survei berisiko membuat kita kehilangan gambaran yang lebih utuh.
Sebaliknya, menjadikan satu hasil survei sebagai bukti bahwa publik kecewa juga sama problematisnya.
Yang jauh lebih penting adalah membaca mengapa dua survei dapat memotret wajah publik yang begitu berbeda.
Sebab, ketika angka berbicara dengan dua suara, tugas kita bukan memilih suara yang paling nyaman didengar, melainkan mencari realitas yang berada di balik keduanya.
Lantas, mana yang benar?
Pertanyaan itu sebenarnya kurang tepat. Sebab survei bukanlah palu hakim yang menentukan siapa benar dan siapa salah. Survei adalah alat untuk membaca opini masyarakat pada waktu, kelompok, pertanyaan, dan konteks tertentu.
Dalam pantauan Si Fakta dari berbagai sumber media, perbedaan hasil antara Median dan Poltracking Indonesia justru layak dibaca sebagai alarm bahwa persepsi publik terhadap MBG tidak sesederhana angka dukungan atau penolakan.
MBG Disukai, Tetapi Bukan Berarti Tanpa Kritik
Median melakukan survei pada 21 Juli-2 Agustus 2026 dengan melibatkan 1.212 responden. Hasilnya cukup menarik. MBG menjadi alasan terbesar masyarakat merasa puas terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Lima alasan tertinggi publik menyatakan puas terhadap pemerintah ialah, pertama, MBG Bermanfaat (11,1 persen). Kedua, program mulai berjalan dan dirasakan manfaatnya (9,2 persen),” ungkap Median dalam laporan surveinya, dikutip Selasa (1/9/2026).
Angka tersebut tentu tidak bisa dianggap kecil. MBG memperoleh tingkat kesukaan 38,4 persen, jauh di atas Sekolah Rakyat yang berada pada angka 15,7 persen.
Bahkan 36,1 persen responden menginginkan MBG diteruskan.
Namun, di sinilah persoalannya menjadi lebih menarik.
Sebanyak 34,2 persen responden justru meminta program diperbaiki terlebih dahulu sebelum dilanjutkan.
Ada pula 24,6 persen yang menginginkan penghentian total, sementara 5,1 persen tidak tahu atau tidak menjawab.
Artinya, dukungan terhadap MBG ternyata tidak identik dengan persetujuan tanpa syarat.
Masyarakat bisa menyukai gagasan pemberian makanan bergizi kepada anak-anak, tetapi pada saat yang sama mempertanyakan bagaimana makanan itu diproduksi, didistribusikan, diawasi, dan dipertanggungjawabkan.
Ini adalah hal penting yang kerap hilang ketika angka survei hanya dipajang sebagai prestasi politik.
MBG juga tercatat berada di posisi kedelapan sebagai masalah prioritas ketika responden diberi pertanyaan terbuka. Sebanyak 3,0 persen responden menilai program tersebut menimbulkan pemborosan dan kurang tertata.
Dengan demikian, survei Median sebenarnya tidak sedang mengatakan bahwa semua masyarakat puas terhadap MBG.
Survei itu justru menunjukkan adanya penerimaan sekaligus kritik.
Dan menurut saya, justru bagian kedua inilah yang tidak boleh diabaikan.
Sebuah program publik bernilai besar tidak cukup hanya populer. Ia harus efektif, aman, tepat sasaran, efisien, dan mampu mempertanggungjawabkan setiap rupiah yang digunakan.
Ketika Poltracking Memperlihatkan Wajah yang Berbed
Poltracking Indonesia melakukan survei pada 14-20 Agustus 2026 dengan 1.220 responden. Waktunya lebih belakangan dibandingkan survei Median.
Hasilnya berbanding terbalik.
Sebanyak 44,6 persen responden menginginkan MBG dihentikan, sedangkan 42,1 persen meminta program tersebut tetap berjalan.
Lebih jauh lagi, 49,2 persen responden mengaku tidak puas terhadap MBG. Sementara yang menyatakan puas berada di angka 46,4 persen.
“Yang menilai sangat tidak puas dan kurang puasnya sekarang sudah lebih tinggi, yaitu 49,2 persen mengatakan tidak puas, sementara yang puas 46,4 persen,” ucap Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda AR secara daring di kanal YouTube Poltracking Indonesia TV, Senin (31/8/2026).
Di titik ini, publik seharusnya tidak buru-buru memilih survei mana yang ingin dipercaya hanya karena angkanya sesuai dengan keyakinan masing-masing.
Sebab perbedaan tersebut mempunyai penjelasan metodologis yang masuk akal.
Dosen Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Islam Riau, Agung Wicaksono, menjelaskan bahwa perbedaan hasil dapat dipengaruhi waktu, desain pertanyaan, karakteristik responden, dan konteks ketika survei dilakukan.
“Ada faktor waktu, desain pertanyaan, karakteristik responden, dan konteks ketika survei dilakukan,” ungkap Agung saat dihubungi Tirto, Selasa (1/9/2026).
Pernyataan tersebut semestinya menjadi kunci membaca dua survei tadi.
Jeda pengambilan data antara Median dan Poltracking memang tidak terlalu panjang.
Namun, dalam isu yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, perubahan pengalaman publik dalam hitungan minggu tetap dapat memengaruhi persepsi.
Terlebih MBG bukan sekadar wacana kebijakan. Program tersebut hadir langsung di meja makan penerima manfaat.
Karena itu, pengalaman masyarakat terhadap kualitas makanan, distribusi, ketepatan sasaran, pengelolaan, hingga persoalan yang muncul di lapangan dapat membentuk penilaian publik secara cepat.
Dan di sinilah pemerintah seharusnya berhati-hati.
Jangan sampai angka survei yang positif digunakan untuk membungkam kritik.
