KITA melihat terang-terangan ironi besar dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Negara ingin membangun generasi sehat melalui makanan bergizi, tetapi di sejumlah tempat justru muncul anak-anak yang sakit setelah menyantap makanan yang dibagikan atas nama program negara.
Di titik ini, pemerintah tidak boleh hanya sibuk menghitung berapa porsi makanan yang telah dibagikan. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: berapa porsi yang benar-benar aman?
Sebab satu porsi makanan yang terkontaminasi mungkin hanya terlihat sebagai kesalahan kecil di atas kertas.
Tetapi bagi seorang anak, kesalahan itu bisa berarti muntah, diare, dehidrasi, dirawat di rumah sakit, kehilangan hari sekolah, bahkan trauma untuk kembali menyentuh makanan.
Dan ketika korban berjumlah ratusan, persoalannya tidak lagi layak disebut sebagai insiden biasa.
Ini adalah alarm tata kelola.
Berbagai kasus dugaan keracunan MBG memperlihatkan bahwa penyebabnya tidak bisa dipukul rata. Kontaminasi bakteri, sanitasi buruk, persoalan bahan baku, penyimpanan, hingga distribusi yang tidak sesuai prosedur dapat menjadi mata rantai persoalan.
Dalam kasus tertentu, bahan makanan yang terlalu lama berada pada suhu yang tidak semestinya bahkan dapat menjadi sumber bahaya.
Artinya, problem MBG bukan sekadar soal siapa yang memasak.
Problemnya adalah seberapa kuat sistem mengawasi makanan sebelum makanan itu masuk ke tubuh anak-anak.
Di sinilah negara harus berhenti menggunakan logika proyek.
Proyek mengejar target. Negara seharusnya mengejar keselamatan.
Jika target utama adalah jumlah penerima dan jumlah porsi yang tersalurkan, maka ada risiko keselamatan pangan menjadi angka sekunder.
Padahal dalam urusan makanan untuk anak-anak, logikanya harus dibalik: aman terlebih dahulu, baru masif.
Tidak ada prestasi dalam membagikan jutaan porsi makanan apabila sebagian di antaranya justru membuat penerimanya sakit.
Lebih mengkhawatirkan lagi adalah dampak yang tidak selalu masuk statistik.
Keracunan makanan pada anak bukan hanya perkara sakit sehari atau dua hari. Muntah dan diare dapat menyebabkan kehilangan cairan serta gangguan elektrolit.
Infeksi bakteri tertentu dapat menimbulkan komplikasi yang lebih serius. Dalam kondisi tertentu, gangguan kesehatan bahkan dapat berlanjut setelah fase akut berlalu.
Kemudian muncul persoalan yang jauh lebih sunyi: trauma.
Bayangkan seorang anak yang sebelumnya menunggu makanan sekolah dengan gembira, kemudian mengalami sakit setelah menyantapnya.
Ketika makanan berikutnya datang, yang muncul bukan rasa lapar, tetapi ketakutan.
Bagaimana mungkin sebuah program perbaikan gizi berhasil jika penerimanya justru takut makan?
Ini bukan pertanyaan retoris semata. Ini adalah pertanyaan tentang desain kebijakan publik.
Program sosial berskala nasional tidak boleh hanya dinilai dari sisi input dan output. Pemerintah harus menghitung dampaknya terhadap penerima manfaat. Berapa anak yang sakit?
Berapa yang harus dirawat?
Berapa yang kehilangan waktu belajar?
Berapa keluarga yang menanggung beban tambahan? Dan berapa banyak anak yang membutuhkan pemulihan psikologis?
Jangan sampai semua itu hilang di balik laporan bahwa “program berjalan”.
