Bagaimana makanan diuji sebelum didistribusikan?
Dan yang paling penting, siapa yang bertanggung jawab ketika prosedur keselamatan tidak berjalan?
Jangan sampai keselamatan anak baru menjadi perhatian setelah ambulans berdatangan dan ruang IGD dipenuhi korban.
Negara tidak boleh menunggu anak-anak sakit untuk kemudian menunjukkan ketegasan.
Ketegasan yang sesungguhnya justru terlihat ketika negara mampu memastikan anak tidak perlu menjadi korban terlebih dahulu untuk membuktikan bahwa sistem pengawasan bekerja.
Pemerintah tidak harus malu mengakui bahwa sebuah program besar membutuhkan evaluasi.
Jika memang belum mampu memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa kasus keracunan MBG tidak akan kembali terjadi, maka menghentikan sementara sebagian pelaksanaan atau melakukan riset dan evaluasi menyeluruh bukan berarti pemerintah gagal.
Sebaliknya, itu bisa menjadi bentuk tanggung jawab.
Program sosial sebesar MBG tidak boleh berjalan hanya karena target politik dan anggaran harus dikejar. Program ini menyangkut tubuh, kesehatan, bahkan masa depan anak-anak Indonesia.
Apa artinya makanan gratis jika kemudian orang tua harus membayar dengan kecemasan?
Apa artinya program bergizi jika penerimanya justru harus berhadapan dengan risiko keracunan?
Dan apa artinya negara hadir jika keselamatan penerima manfaat belum dapat dijamin dengan sistem yang benar-benar kuat?
Kritik terhadap MBG bukan berarti menolak tujuan baiknya. Masyarakat bisa mendukung cita-cita memberikan makanan bergizi kepada anak-anak sekaligus mempertanyakan pelaksanaannya.
Justru karena tujuannya baik, pelaksanaannya harus jauh lebih serius.
Jangan jadikan hukum sebagai obat setelah anak menjadi korban. Jadikan pengawasan sebagai pagar agar korban tidak pernah ada.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan MBG bukan berapa banyak porsi makanan yang berhasil dibagikan.
Ukuran keberhasilannya jauh lebih sederhana:
anak-anak menyantapnya, pulang dalam keadaan sehat, dan orang tua tidak perlu takut ketika mendengar kata “Makan Bergizi Gratis”.
Jika standar sesederhana itu belum mampu dijamin, pemerintah perlu berhenti sejenak, melihat kembali seluruh sistem, melakukan riset, memperbaiki prosedur, lalu memastikan bahwa setiap makanan yang diberikan kepada anak benar-benar aman.
Sebab dalam urusan keselamatan anak, niat baik saja tidak cukup. Negara membutuhkan sistem yang baik, pengawasan yang ketat, dan keberanian untuk mengakui ketika sesuatu memang harus diperbaiki.[dit]
