KITA lanjutkan kisah disepaknya Purbaya dari istana. Sekarang, menteri yang sempat dijuluki koboi itu mungkin sedang ngopi. Namun, netizen terus mencari apa penyebab Prabowo memecatnya. Kuat dugaan, berseteru dengan Danantara. Benarkah? Simak narasinya sambil seruput Koptagul, wak!
Kalau membaca percakapan netizen di X, pergantian Purbaya dari posisi Menteri Keuangan ternyata bukan sekadar perkara angka pertumbuhan ekonomi 5 persen, rupiah kadang batuk-batuk, atau rating ekonomi bikin pejabat sibuk mengelus jidat.
Netizen punya teori sendiri. Seperti biasa, teori netizen kalau sudah berkumpul di X, kadang lebih panjang daripada nota keuangan negara.
Salah satu dugaan paling sering muncul adalah Danantara. Konon, ada persoalan dividen BUMN sekitar Rp120 triliun. Purbaya disebut ingin dividen itu masuk APBN. Sementara Danantara disebut berkepentingan agar dana tersebut tetap dikelola di sana. Belum ada konfirmasi resmi, inilah penyebab pergantian Purbaya. Tetapi di X, ceritanya sudah berkembang seperti serial Ruben vs Sarwendah.
Ada pula versi lebih pedas. Purbaya disebut ingin melakukan efisiensi terhadap sejumlah program anggaran, termasuk yang dikaitkan dengan MBG. Kalau benar, berarti pertarungannya bukan lagi sekadar soal kalkulator fiskal. Ini sudah masuk wilayah, siapa memegang uang, siapa mengatur uang, dan siapa boleh bilang, “Waduh, anggarannya kebanyakan.”
Lalu muncul Whoosh. Purbaya sebelumnya pernah keras mengatakan tidak mau menggunakan APBN untuk membayar utang kereta cepat tersebut. Namun kemudian ia mengumumkan restrukturisasi tenor sampai 80 tahun dengan cicilan sekitar Rp1 triliun per tahun, sekaligus pengelolaannya masuk ke Kementerian Keuangan.
Kalimat “80 tahun, kita sudah mati, santai saja” kemudian menjadi bahan bakar netizen. Ada menganggap pernyataan itu terlalu ceplas-ceplos dan bahkan mengusik pihak lama. Di dunia politik, satu kalimat kadang lebih berbahaya daripada satu truk dokumen.
Yang juga bikin netizen mengangkat alis adalah kecepatannya. Pagi masih rapat di DPD, tiba-tiba mendapat telepon dari Istana, sore sudah digantikan. Cepat sekali.
Terkait pergantian itu, ekonom Bhima Yudhistira dari CELIOS memberikan analisis lebih serius. Menurutnya, Purbaya memang layak diganti, terutama karena persoalan koordinasi internal Kementerian Keuangan, termasuk hubungan Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, kebijakan restitusi pajak, serta gaya komunikasi dan kepemimpinan dinilai semakin buruk.
