Artinya, pemerintah sendiri telah mengakui bahwa situasi membutuhkan penanganan serius dan koordinasi yang kuat.
Karena itu, ukuran kepemimpinan bukan terletak pada seberapa panjang konferensi pers berlangsung. Ukurannya adalah seberapa cepat masalah di lapangan ditangani.
Pemerintah memang telah menyampaikan berbagai langkah penanganan karhutla, termasuk koordinasi lintas lembaga dan pengerahan personel.
Namun untuk persoalan BBM, warga tetap membutuhkan kepastian yang sederhana: Pertalite tersedia, distribusinya jelas, antrean terkendali, dan harga tidak mencekik.
Kritik publik terhadap gaya komunikasi pejabat seharusnya tidak dibaca sekadar sebagai olok-olok terhadap cara seseorang berbicara.
Di balik kritik itu ada kegelisahan yang jauh lebih besar: apakah pemerintah benar-benar memahami beratnya kehidupan warga yang sedang antre?
Rakyat tidak meminta pidato yang sempurna. Mereka tidak membutuhkan kalimat yang indah. Mereka hanya ingin pemerintah bergerak ketika masalah sudah berada tepat di depan mata.
Sebab dalam situasi seperti ini, yang paling menyakitkan bukan hanya harus menunggu berjam-jam mendapatkan bensin.
Yang lebih menyakitkan adalah ketika rakyat merasa sudah berteriak keras, tetapi respons pemerintah masih terdengar seperti sedang mencari-cari kata.
“Apa namanya” boleh muncul dalam percakapan. Tetapi jangan sampai solusi pemerintah juga ikut “apa namanya”.[dit]
