Memang bukan tugas MK mendiskualifikasi Wapres Gibran, karena rezim Pemilu sudah lewat. Tapi masih ada rezim pemakzulan yang menjadi tugas DPR/MPR. Artinya, putusan MK ini bisa dibawa ke DPR/MPR, menjadi landasan yang kuat untuk pemakzulan.
Jadi, aneh saja, loyalis Gibran-Jokowi merasa senang pula dengan putusan MK malam ini. Ini putusan yang akan terus menggelinding dan akan jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Keriuhan berpotensi akan berpindah dari MK ke DPR/MPR. (ERIZAL)
Sumber: FB @Erizal
Ia melihat putusan tersebut sebagai batas yang secara politik dapat dijangkau MK dalam perkara tersebut. Meski permohonan tidak diterima karena persoalan kedudukan hukum, Bivitri menilai MK tetap memberikan penilaian terhadap…
Karena itu, perkara mengenai persyaratan pencalonan tersebut dinilai tidak lagi tepat diselesaikan melalui mekanisme sengketa hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Dengan kondisi tersebut, MK menegaskan tidak dapat melakukan…
Dalam penutupan sidang, Mahkamah juga membetulkan kelengkapan pembacaan putusan setelah ditemukan keterangan tertulis saksi yang belum terbaca pada bagian tertentu. Keterangan tersebut berasal dari Ferry Amsari, S.H., M.H. Pihak yang…
Dokumen tersebut menyebut pendidikan Gibran setara Grade 12 atau kelas 12 SMA serta setara dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) peminatan Akuntansi. Denny juga menyatakan surat tersebut tidak memuat keterangan bahwa…
