PEMIMPIN seharusnya menjadi sumber harapan, bukan alasan bagi rakyat untuk terus diliputi kecemasan.
Kekuasaan semestinya menghadirkan kepastian, bukan menambah beban pikiran masyarakat yang setiap hari berjuang menghadapi kehidupan.
Namun, hasil survei Center of Economic and Law Studies (CELIOS) bersama Kabinet Bayangan menghadirkan pertanyaan serius tentang hubungan pemerintah dan masyarakat.
Sebanyak 75 persen responden mengaku mengalami stres akibat kebijakan pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Angka tersebut disampaikan Direktur Utama CELIOS, Bhima Yudhistira, pada Senin, 12 Oktober 2026. Survei itu juga mencatat 67 persen responden merasa stres akibat perilaku Presiden Prabowo.
Temuan tersebut memperoleh perhatian dari jurnalis Dandhy Laksono.
Melalui unggahan di media sosial X pada Selasa, 13 Oktober 2026, ia menulis satire yang tajam: “Pemimpin sumber inspirasi ❌. Pemimpin sumber stres ✅.”
Kalimat itu singkat, tetapi menyimpan pertanyaan yang tidak sederhana.
Jika sebagian besar responden mengaku mengalami tekanan akibat kebijakan pemerintah, apa yang sesungguhnya sedang berlangsung dalam hubungan antara penguasa dan rakyatnya?
Pertanyaan ini layak dijawab melalui evaluasi, bukan kemarahan. Kritik publik juga tidak semestinya langsung dianggap sebagai kebencian terhadap pemerintah.
Sebaliknya, kritik perlu diperlakukan sebagai salah satu instrumen penting untuk mengukur apakah kekuasaan masih berjalan sesuai kepentingan masyarakat.
Ketika Kebijakan Pemerintah Menjadi Beban Pikiran Rakyat
Survei tersebut melibatkan 1.142 responden dengan periode pengumpulan data pada 15 September hingga 9 Oktober 2026.
Penelitian dibagi menjadi kelompok masyarakat umum dan kelompok ahli.
Untuk kelompok ahli, peneliti menggunakan metode snowball sampling. CELIOS juga menyatakan bahwa instrumen penelitian melewati pengujian validitas, reliabilitas, serta penelaahan eksternal.
Meski demikian, hasil survei perlu dibaca secara proporsional. Angka 75 persen menggambarkan jawaban responden yang diteliti, bukan secara otomatis mewakili seluruh penduduk Indonesia.
Penilaian yang lebih menyeluruh membutuhkan pemahaman tentang metode sampling setiap kelompok, komposisi responden, dan cara hasil kedua kelompok dianalisis.
Kehati-hatian metodologis tersebut tidak berarti persoalan yang diangkat boleh diabaikan.
Justru, temuan ini seharusnya menjadi pintu masuk untuk menguji bagaimana kebijakan pemerintah dirasakan oleh masyarakat.
Stres publik bukan persoalan yang dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Ketidakpastian ekonomi, kekhawatiran terhadap pekerjaan, tekanan biaya hidup, serta kebingungan menghadapi perubahan kebijakan dapat memengaruhi rasa aman seseorang.
Namun, faktor-faktor tersebut tidak boleh langsung dianggap sebagai penyebab hasil survei tanpa bukti khusus yang menghubungkannya.
Di sinilah pemerintah perlu menunjukkan keseriusannya. Kebijakan tidak cukup dinilai berdasarkan besarnya anggaran, banyaknya program, atau kemeriahan peluncuran.
Pemerintah juga harus mengukur dampaknya terhadap kehidupan nyata: apakah masyarakat merasa lebih aman, apakah kebutuhan dasar semakin terjangkau, dan apakah masa depan terasa lebih pasti?
Sebab, keberhasilan pemerintahan tidak semata-mata ditentukan oleh apa yang diumumkan dari podium kekuasaan.
Ukurannya juga terletak pada pengalaman masyarakat ketika menghadapi kenyataan setelah pidato selesai.
Rakyat tidak hidup dari slogan. Mereka hidup dari penghasilan, kesempatan kerja, pelayanan publik, pendidikan yang layak, serta kepastian bahwa aturan tidak berubah tanpa penjelasan yang masuk akal.
Jika sebuah kebijakan dirancang untuk kepentingan masyarakat, pemerintah berkewajiban menjelaskan manfaatnya secara terbuka.
Jika pelaksanaannya menimbulkan persoalan, evaluasi harus dilakukan tanpa menunggu kemarahan publik membesar.
