FAKTANASIONAL.NET — Dua kelompok dengan sikap berbeda mewarnai aksi di Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Jumat 23 Oktober 2026 kemarin. Di tengah persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kabut asap, Gerakan Aliansi Rakyat Dayak (Garda) menyuarakan dukungan dan ajakan kolaborasi, sementara Aliansi Masyarakat Kalteng Melawan mendesak pemerintah meningkatkan penanganan karhutla hingga meminta penetapan status bencana nasional.
Perbedaan pendekatan ini memunculkan pertanyaan mendasar: mana yang lebih memberi manfaat nyata bagi masyarakat Kalimantan Tengah ?
Garda Kalteng memilih pendekatan yang menekankan kebersamaan, dukungan moral terhadap petugas, serta keterlibatan masyarakat dalam menghadapi karhutla.
Sikap tersebut menjadi pesan bahwa persoalan kabut asap tidak cukup dihadapi melalui tekanan politik semata, tetapi juga membutuhkan partisipasi publik, kerja lapangan, dan sinergi antara pemerintah, aparat, relawan, serta masyarakat.
Juru bicara Garda, Frides Mahaga, dalam pemberitaan mengenai aksi tersebut mengajak masyarakat Palangka Raya berkolaborasi menjaga wilayah masing-masing dan mendukung penanganan karhutla.
Garda juga menyatakan dukungan kepada pemerintah daerah, pemerintah pusat, TNI, Polri, dan relawan yang terlibat dalam penanggulangan bencana.
Pendekatan ini patut diperhitungkan karena masyarakat membutuhkan lebih dari hanya perdebatan di depan kantor pemerintahan tanpa aksi dan bukti yang nyata.
Mereka membutuhkan udara yang lebih bersih, perlindungan kesehatan, penanganan titik api yang efektif, serta kepastian bahwa pemerintah dan seluruh elemen masyarakat bergerak dalam satu tujuan.
Dukungan yang disertai keterlibatan nyata berpotensi memberi nilai Plus bagi upaya penanggulangan bencana Karhutla yang terjadi di Kaimantan Tengah.
Sebaliknya, demonstrasi yang kembali digelar Aliansi Masyarakat Kalteng Melawan menunjukkan besarnya kekecewaan sebagian masyarakat terhadap penanganan karhutla.
Tuntutan penetapan status bencana nasional dan desakan agar Gubernur H. Agustiar Sabran menemui massa merupakan bagian dari tekanan publik agar pemerintah memberikan respons lebih serius. Aksi tersebut juga dilaporkan sempat diwarnai ketegangan antara massa dan aparat.
Namun, efektivitas sebuah gerakan tidak semestinya hanya diukur dari kerasnya orasi, besarnya massa, atau tingginya tensi demonstrasi. Ukuran yang lebih penting adalah apakah gerakan tersebut mampu mendorong keputusan yang diperlukan, mempercepat penanganan karhutla, memperkuat perlindungan warga, dan menghasilkan perubahan yang bisa dirasakan masyarakat.
