Akses Keuangan Daerah Pontianak Lampaui Target, Pemkot Perluas Jaminan Sosial dan Literasi Keuangan

PONTIANAK, FAKTANASIONAL.NET – Pemerintah Kota Pontianak mencatat capaian program akses keuangan daerah sebesar 145,74 persen pada tahun 2025 atau melampaui target yang ditetapkan, sekaligus berada di atas rata-rata capaian Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) kabupaten/kota se-Kalimantan Barat yang mencapai 135,78 persen.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyampaikan capaian tersebut dalam Rapat Pleno TPAKD se-Kalimantan Barat Semester I Tahun 2026 yang digelar di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Kamis (18/6/2026).

"Capaian ini berada di atas rata-rata capaian TPAKD kabupaten/kota se-Kalimantan Barat sebesar 135,78 persen," ujarnya.

Edi menjelaskan bahwa TPAKD memiliki peran strategis sebagai forum koordinasi antara pemerintah daerah, lembaga jasa keuangan, dan berbagai pemangku kepentingan untuk mempercepat akses layanan keuangan formal sesuai kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, penguatan akses keuangan daerah menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Ia menyebut sejumlah program yang menjadi fokus TPAKD meliputi pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), Kredit Usaha Rakyat (KUR), pembiayaan ultra mikro, digitalisasi UMKM melalui QRIS, perluasan titik akses layanan keuangan, program satu rekening satu pelajar, peningkatan literasi keuangan, serta perluasan jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan.

“Ini menjadi target kita, sehingga upaya meningkatkan program kerja dengan nilai optimal bisa tercapai,” katanya.

Meski mencatat capaian positif, Pemerintah Kota Pontianak masih menghadapi sejumlah tantangan dalam pelaksanaan program tahun 2026, terutama terkait pemenuhan target Universal Health Coverage (UHC).

Edi mengatakan Kota Pontianak telah mencapai status UHC prioritas pada 2025, namun pengurangan dana transfer daerah berdampak pada kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi target tersebut secara menyeluruh.

“Tahun 2025 Kota Pontianak sudah UHC prioritas untuk kesehatan. Tetapi karena ada pengurangan dana transfer daerah jadi terkendala. UHC-nya akan kita tambah di perubahan anggaran,” jelasnya.

Selain memperkuat jaminan kesehatan, Pemkot Pontianak juga berencana memperluas cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja formal maupun kelompok rentan, termasuk kader posyandu dan pekerja yang membutuhkan perlindungan keselamatan kerja.

Edi berharap organisasi perangkat daerah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, lembaga jasa keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya terus memberikan dukungan terhadap program yang masih perlu ditingkatkan.

Ia menilai keberhasilan kabupaten dan kota dalam mencapai target literasi dan inklusi keuangan akan berkontribusi terhadap capaian Provinsi Kalimantan Barat secara keseluruhan.

“Ini juga perlu bimbingan dan bantuan dari pemerintah provinsi, terutama kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan target capaian,” katanya.

Edi menegaskan bahwa percepatan akses keuangan tidak hanya diukur dari capaian program, tetapi juga dari kemudahan masyarakat dalam memperoleh layanan keuangan yang aman, resmi, dan sesuai kebutuhan.

“Kita ingin akses keuangan ini benar-benar mendorong pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

(*Red)