Anggaran Bencana Sumut Dipangkas Drastis: DPR Kritik Tajam Kepemimpinan Bobby Nasution

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET - Komisi II DPR RI melontarkan kritik keras terhadap kepemimpinan Gubernur Sumatra Utara (Sumut), Bobby Nasution. Kritik ini berfokus pada dugaan kurangnya political will dan kesadaran dalam mengantisipasi ancaman bencana di wilayah tersebut. Penilaian ini didasarkan pada kebijakan pemangkasan drastis terhadap alokasi anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD Sumut, yang dinilai dapat melumpuhkan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi bencana, seperti banjir bandang yang baru-baru ini terjadi, 11 Desember 2025.

Anggota Komisi II DPR RI, Ujang Bey, menyatakan bahwa pemotongan anggaran ini menunjukkan Gubernur Sumut kurang aware terhadap potensi risiko bencana. Padahal, keputusan pengalokasian anggaran mencerminkan kebijakan mana yang dianggap penting oleh seorang kepala daerah.

Pemangkasan Ratusan Miliar untuk Kesiapsiagaan

Anggaran BTT Sumut sebelumnya, di masa Pj Gubernur Fatoni, mencapai angka signifikan, yaitu Rp843,1 miliar. Namun, dalam Perubahan APBD 2025, anggaran tersebut dipangkas tajam hingga hanya menyisakan Rp98,3 miliar, atau terjadi penurunan sebesar 88%. Tren ini bahkan berlanjut pada penyusunan APBD 2026, di mana BTT kembali dikurangi menjadi hanya Rp70 miliar. Perbedaan anggaran awal dan anggaran 2026 yang begitu mencolok menimbulkan tanda tanya besar.

Pentingnya Pemetaan Risiko Wilayah

Legislator Fraksi Partai NasDem itu menekankan bahwa seorang pemimpin harus mampu menguasai dan memetakan potensi bencana di wilayahnya untuk dapat memitigasi risiko dengan baik. Political will seorang pemimpin harus tertuang dalam kebijakan, termasuk pengalokasian anggaran yang memadai. Ketidaksiapan akibat pemangkasan anggaran ini dikhawatirkan akan berdampak fatal bagi masyarakat Sumut saat bencana melanda.[dit]