Aroma Uang Gelap Tambang Ilegal di Proliga 2026 Kalbar, Kemenpora Didesak Lakukan Audit

FAKTANASIONAL.NET - Gemerlap ajang kompetisi bola voli tingkat nasional Proliga 2026 yang diselenggarakan di Pontianak, Kalimantan Barat, kini mendadak diwarnai oleh kemunculan isu yang tak sedap.

Menyadur laporan yang diwartakan oleh Fakta Kalbar, turnamen bergengsi yang sedianya menjadi pesta olahraga masyarakat ini justru dituding menjadi pusaran perputaran "anggaran misterius".

Menyikapi rentetan kejanggalan tersebut, Lembaga Investigasi Badan Advokasi Penyelamat Aset Negara (LI BAPAN) Kalimantan Barat secara tegas mendesak Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) untuk segera turun tangan.

Mereka menuntut adanya audit komprehensif terkait seluruh sumber pendanaan acara tersebut pada Selasa (12/5/2026).

Ketua LI BAPAN Kalbar, Stevanus Febya Babaro, mengungkapkan keprihatinannya atas potensi kejahatan finansial yang berlindung di balik kemegahan perhelatan olahraga ini.

Pria yang akrab disapa Febyan tersebut mencium adanya indikasi kuat tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang diduga bersumber dari maraknya aktivitas tambang ilegal di wilayah Kalimantan.

Menurutnya, transparansi pendanaan mutlak diwujudkan agar acara berskala nasional ini tidak beralih fungsi menjadi sarana legalisasi dana hitam yang merugikan negara.

Ia menegaskan bahwa Kemenpora tidak boleh sekadar tutup mata melihat fenomena ini. “Kami meminta Kemenpora tidak tinggal diam. Jangan sampai event olahraga nasional justru dijadikan sarana pencucian uang. Jika semua pembiayaan memang bersih, tentu proses audit ini tidak perlu dikhawatirkan,” tegasnya.

Guna mengusut tuntas polemik ini, proses audit yang independen dan terbuka dinilai sangat krusial. Terlebih lagi, jika nanti terbukti ada penyalahgunaan fasilitas negara, campur tangan pemerintah daerah, maupun keterlibatan oknum pengusaha tambang bermasalah.

LI BAPAN Kalbar juga memastikan langkah mereka tidak hanya berhenti pada sekadar desakan lisan.

Saat ini, lembaga tersebut tengah merampungkan berkas laporan resmi yang dilengkapi dengan sejumlah data awal untuk segera diserahkan kepada pihak berwajib agar diusut lebih lanjut.

Langkah tegas ini diambil murni demi menjaga integritas kompetisi, bukan untuk mematikan gairah olahraga di Bumi Khatulistiwa. Pengawasan publik sangat dibutuhkan untuk memastikan setiap agenda nasional terbebas dari jerat praktik ilegal.[dit]