Bank Kalbar Jalin Kerja Sama dengan Kemendagri Dukung Transaksi SP2D Online melalui SIPD-RI

FaktaNasional.net, KALBAR - Bank Kalbar resmi menjalin sinergi strategis dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri), dalam rangka mendukung implementasi transaksi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) online melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI).

Penandatanganan perjanjian kerja sama ini berlangsung pada Kamis, (22/5/2025) di Kantor Kemendagri, Jakarta. Hadir dalam kegiatan ini Direktur Utama Bank Kalbar, Rokidi, dan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni.

Kerja sama ini bertujuan untuk mengintegrasikan layanan perbankan Bank Kalbar dengan SIPD-RI, sebuah sistem elektronik yang dikembangkan Kemendagri untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah.

Dengan kolaborasi ini, proses pencairan dana SP2D di lingkungan pemerintah daerah yang sebelumnya dilakukan secara manual akan beralih ke sistem digital yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel.

Direktur Utama Bank Kalbar, Rokidi, menyampaikan komitmen institusinya dalam mendukung transformasi digital di sektor pemerintahan daerah.

“Kami bangga menjadi mitra strategis Kemendagri dalam pelaksanaan SIPD-RI. Ini sejalan dengan komitmen kami untuk menciptakan sistem keuangan daerah yang modern dan terpercaya,” ujarnya.

Sementara itu, Dirjen Bina Keuangan Daerah, Agus Fatoni, menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik (good governance).

“Pemanfaatan teknologi informasi seperti SIPD-RI yang terintegrasi dengan sistem perbankan akan memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah,” jelasnya.

Dengan penandatanganan kerja sama ini, diharapkan konektivitas antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Bank Kalbar dapat semakin kuat.

Selain meningkatkan kualitas pelayanan publik, kolaborasi ini juga mendukung konsolidasi data anggaran dan realisasi keuangan secara real-time.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya bersama mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dan pengelolaan keuangan yang lebih efisien di seluruh daerah di Indonesia.

(Drl)