Jamin Kepercayaan Publik, Bank Kalbar dan Kejati Kalbar Perkuat Sinergi di Bidang Hukum Perdata

Faktanasional.net, PONTIANAK - Direksi Bank Kalbar melakukan kunjungan kerja sekaligus silaturahmi ke Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat (Kejati Kalbar) Senin, (10/11/2025). Pertemuan ini bertujuan untuk meningkatkan Sinergi Hukum Bank Kalbar Kejati demi menjaga tata kelola perusahaan yang sehat.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Kejati Kalbar, Direktur Utama Bank Kalbar, Rokidi, bertemu langsung dengan Kepala Kejati Kalbar, Emilwan Ridwan.

Fokus utama pembahasan adalah penguatan kerja sama di bidang hukum perdata dan tata usaha negara.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kemas Yahya, mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) di Kejaksaan Agung RI periode 2007–2008, yang memberikan pandangan profesional terkait relevansi sinergi hukum dengan sektor perbankan.

Direktur Utama Bank Kalbar, Rokidi, menyampaikan bahwa kolaborasi ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat fondasi Tata Kelola Perbankan yang sehat.

“Bank Kalbar memandang penting pendampingan hukum dari Kejati Kalbar guna memastikan setiap kebijakan dan kegiatan operasional berjalan sesuai koridor regulasi. Kami berkomitmen meningkatkan sinergi agar keberlanjutan Bank semakin terjaga,” ujar Rokidi.

Sinergi antara Bank Kalbar dan Kejati Kalbar bukanlah hal baru. Sebelumnya, pada Juli 2024, kedua institusi telah menggelar acara Sharing Knowledge dan menandatangani MoU. Kerjasama ini bertujuan meningkatkan prinsip kehati-hatian, Tata Kelola Perbankan yang baik, serta mitigasi risiko di sektor perbankan.

Kolaborasi yang terjalin bertujuan untuk memperkuat kerja sama bilateral demi efektivitas perlindungan hukum, peningkatan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas Bank Kalbar, serta mendorong kepatuhan terhadap regulasi perbankan di Kalimantan Barat.

Bank Kalbar memiliki komitmen serius untuk menjamin bahwa setiap kebijakan, prosedur, dan langkah operasional dijalankan dalam koridor hukum yang jelas. Hal ini sangat penting agar kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan daerah tersebut terus meningkat.

(*Red)