Desak Kejati Kalsel, Massa Aksi Tuntut Kejelasan Kasus Korupsi Rp3,3 Miliar

FAKTANASIONAL.NET - Puluhan aktivis yang tergabung dalam LSM Babak dan Kaki menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Selatan, Banjarbaru, pada Kamis (18/6/2026).

Gelombang protes ini dipicu oleh lambannya penanganan kasus dugaan penyimpangan anggaran di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) yang ditaksir merugikan negara hingga Rp3,3 miliar.

Dalam orasinya, Ketua LSM Babak, Udin Palui, meluapkan kekecewaannya atas stagnasi penanganan perkara tersebut.

Sebagaimana dilansir dari Kalimantan24com, ia mempertanyakan alasan di balik durasi penyelidikan yang dianggap tidak wajar.

Menurutnya, laporan terkait dugaan rasuah ini sudah lama diserahkan kepada pihak berwenang, namun hingga kini belum menunjukkan progres signifikan menuju tahap penyidikan.

Menanggapi desakan massa, Kasi Penkum Kejati Kalsel, Yuni Prayitno, memberikan klarifikasi mengenai posisi perkara tersebut.

Ia menegaskan bahwa pihak Kejati tidak mengabaikan laporan masyarakat dan telah melakukan serangkaian tindakan prosedural.

Saat ini, tim penyidik tengah fokus melakukan pengumpulan alat bukti yang sah untuk memperkuat konstruksi hukum kasus ini.

Yuni menjelaskan bahwa kendala utama dalam menetapkan tersangka adalah pemenuhan syarat minimal dua alat bukti yang valid sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Pihaknya berkomitmen untuk bersikap transparan dan berjanji akan segera mengumumkan status perkara tersebut kepada publik segera setelah bukti-bukti dinyatakan cukup.

Kini, bola panas berada di tangan Kejati Kalsel. Masyarakat luas, khususnya warga Hulu Sungai Selatan, terus memantau apakah penegakan hukum dalam kasus bernilai miliaran rupiah ini akan segera menemui titik terang atau justru kembali berlarut-larut dalam ketidakpastian.

Publik menanti langkah nyata Korps Adhyaksa dalam memberantas tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahan daerah guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.[dit]