Fakta Nasional

Dinilai Kurang Transparan, Cipayung Plus Kalbar Desak BPK RI Audit Anggaran Pro Liga 2024-2026

FAKTANASIONAL.NET - Pelaksanaan ajang olahraga Pro Liga periode 2024-2026 di Kalimantan Barat (Kalbar) kini tengah mendapat sorotan tajam. Sejumlah organisasi mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Cipayung Plus Kalbar secara tegas menyuarakan kriti…

volume_up

Dengarkan Ringkasan

Penulis: Aditya Editor: Redaksi 📍 Nasional Saturday, 16 May 2026 📖 1 menit
Dinilai Kurang Transparan, Cipayung Plus Kalbar Desak BPK RI Audit Anggaran Pro Liga 2024-2026
Dinilai Kurang Transparan, Cipayung Plus Kalbar Desak BPK RI Audit Anggaran Pro Liga 2024-2026/(Fofo: Instagram/@gosippontianak)
) -->

FAKTANASIONAL.NET - Pelaksanaan ajang olahraga Pro Liga periode 2024-2026 di Kalimantan Barat (Kalbar) kini tengah mendapat sorotan tajam.

Sejumlah organisasi mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Cipayung Plus Kalbar secara tegas menyuarakan kritik mereka dan menuntut adanya transparansi terkait penggunaan anggaran perhelatan tersebut.

Dilansir dari akun instagram @gosippontianak pada 16 Mei 2026, kelompok mahasiswa ini menyoroti dana penyelenggaraan yang dinilai menelan "anggaran fantastis".

Lantaran dianggap masih jauh dari asas transparansi, terutama dalam hal rincian anggaran dan pertanggungjawaban kepada publik, Cipayung Plus Kalbar mendesak Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk segera turun tangan.

Mereka meminta BPK RI melakukan audit secara menyeluruh terhadap seluruh aliran dana penggunaan anggaran Pro Liga di wilayah tersebut.

Tidak hanya mengkritisi masalah transparansi dana, Cipayung Plus Kalbar juga menyayangkan minimnya pelibatan potensi lokal dalam ajang berskala nasional ini. Berdasarkan pengamatan mereka, kegiatan tersebut dinilai masih sangat minim dalam melibatkan atlet-atlet daerah serta komunitas olahraga setempat.

Lebih lanjut, para mahasiswa ini juga menyoroti dampak ekonomi dari acara tersebut. Mereka berpendapat bahwa perhelatan Pro Liga di Kalbar ini belum memberikan dampak positif dan nyata, baik bagi masyarakat luas maupun sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang ada di Kalimantan Barat.

Hingga berita ini diturunkan, dorongan untuk melakukan audit BPK RI terus disuarakan oleh mahasiswa agar setiap kegiatan yang menggunakan anggaran besar dapat dipertanggungjawabkan secara jelas dan memberikan kontribusi nyata bagi daerah.[dit]

Catatan: Berita di atas disusun berdasarkan kutipan dan keterangan postingan dari unggahan akun Instagram @gosippontianak.


Halaman:

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.

Jaringan Informasi Nusantara

Menghubungkan fakta dari setiap sudut Indonesia, memberikan suara bagi daerah untuk literasi positif yang membangun bangsa.

28 Provinsi Tercover
500+ Kontributor Daerah
FAKTA NASIONAL NETWORK