Dugaan Korupsi Proyek Dinas PUTR HSS 2024: Kejati Kalsel Siap Usut Tuntas Skandal Rp3,3 Miliar

FAKTANASIONAL.NET - Pelaksanaan sejumlah proyek infrastruktur di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) Tahun Anggaran 2024 kini tengah menjadi sorotan tajam.

Pasalnya, mencuat dugaan kuat adanya penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan daerah hingga miliaran rupiah.

Merespons situasi ini, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan (Kejati Kalsel) memastikan tidak akan tinggal diam jika skandal tersebut resmi masuk ke meja pelaporan.

Melansir dari pemberitaan yang beredar sebelumnya, aroma ketidakberesan ini tercium lewat hasil pemeriksaan yang mengindikasikan kerugian negara mencapai Rp3,392 miliar.

Mewakili Kepala Kejati Kalsel, Kepala Seksi Penerangan Hukum Yuni Priyono menegaskan komitmen pihaknya.

“Apabila permasalahan tersebut telah masuk dalam laporan pengaduan, maka Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan siap menindaklanjutinya dan memproses sesuai prosedur hukum yang berlaku,” paparnya dengan tegas, dikutip redaksi pada 14/6.

Berdasarkan rincian dokumen yang mencuat ke publik, indikasi penyelewengan ini bersumber dari 50 paket pekerjaan di tubuh Dinas PUTR HSS sepanjang tahun 2024. Secara keseluruhan, nilai kontrak dari puluhan proyek tersebut sangat fantastis, yakni sebesar Rp209,466 miliar.

Permasalahan utama bermuara pada temuan kekurangan volume pekerjaan serta pelaksanaan lapangan yang dinilai melenceng dari spesifikasi teknis dan klausul kontrak.

Apabila dibedah lebih dalam, kejanggalan ini terbagi ke dalam dua klaster utama. Pertama, terdapat 21 paket pekerjaan gedung dan bangunan dengan total nilai kontrak Rp145,728 miliar yang ditengarai mengalami kekurangan volume pekerjaan hingga Rp2,059 miliar.

Kedua, pada sektor infrastruktur jalan, jaringan, dan irigasi, tercatat 29 paket proyek bernilai kontrak Rp63,736 miliar yang turut terindikasi kekurangan volume sebesar Rp1,333 miliar. Jika diakumulasikan, total kerugian negara menembus angka Rp3,392 miliar.

Di tengah sorotan publik yang kian menguat, pihak Dinas PUTR Kabupaten HSS mengklaim bahwa persoalan ini sedang dalam tahap penyelesaian.

Rahmawaty selaku Kepala Dinas PUTR HSS membenarkan adanya rekomendasi hasil pemeriksaan terkait kekurangan volume pada sejumlah proyek tahun 2024 tersebut.

Lewat keterangan tertulisnya, ia menyatakan instansinya langsung mengambil langkah korektif sesuai mekanisme.

"Benar terdapat rekomendasi atas kekurangan volume pekerjaan pada beberapa paket pekerjaan tahun 2024 berdasarkan hasil pemeriksaan, dan Dinas PUTR Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah menindaklanjuti temuan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku," ungkap Rahmawaty.

Dari total temuan Rp3,392 miliar, diketahui baru dana sebesar Rp1,333 miliar yang telah dikembalikan ke kas daerah. Kondisi ini otomatis menyisakan tanda tanya besar mengenai nasib sisa potensi kerugian negara senilai Rp2,059 miliar yang masih menggantung.

Saat dicecar mengenai sisa dana tersebut, Rahmawaty enggan memaparkan rincian lebih jauh. Ia hanya berdalih bahwa informasi yang dijadikan landasan pertanyaan sudah usang. "Data tersebut sudah lama dan tidak relevan dengan kondisi saat ini," kelitnya.

Hingga artikel ini diturunkan, belum ada transparansi lebih lanjut mengenai kepastian status penyelesaian sisa kerugian senilai Rp2,059 miliar tersebut. Publik kini menanti langkah konkret dari aparat hukum untuk mengawal dan mengusut tuntas misteri aliran anggaran di instansi tersebut.[dit]