ETP Forum Sampaikan 9 Rekomendasi untuk Percepat Transisi Energi di Tahun Ketiga Pemerintahan Prabowo

Sejumlah lembaga think tank yang tergabung dalam Energy Transition Policy Development Forum (ETP Forum) mendorong Presiden Prabowo Subianto mempercepat reformasi energi nasional pada tahun ketiga pemerintahannya. 

Mereka menyampaikan sembilan rekomendasi untuk memperkuat kebijakan transisi energi sekaligus mengejar target 100 persen energi terbarukan pada 2040.

Rekomendasi tersebut disampaikan dalam Media Briefing dan Diskusi ETP Forum di Purnomo Yusgiantoro Center (PYC), Jumat (30/10/2026).

ETP Forum terdiri atas enam lembaga, yakni Centre for Policy Development (CPD), Climateworks Centre, Institute for Essential Services Reform (IESR), International Institute for Sustainable Development (IISD), Indonesia Research Institute for Decarbonization (IRID), dan PYC.

Forum menilai percepatan transisi energi membutuhkan penyelarasan target, regulasi, anggaran, serta penguatan tata kelola. Reformasi subsidi, pengembangan energi terbarukan, dan perlindungan kelompok rentan juga harus menjadi bagian dari agenda pemerintah

Dalam rekomendasinya, ETP Forum menekankan pentingnya pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan subsidi energi tepat sasaran, inklusif, dan terverifikasi. 

Pemerintah didorong memperkuat mekanisme usul-sanggah, komunikasi publik, serta pemanfaatan teknologi biometrik. Penyaluran subsidi juga perlu diintegrasikan dengan bantuan sosial lainnya agar lebih efektif.

Kedua, pemerintah diminta memastikan program pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 100 gigawatt (GW) menjangkau wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). 

Pelaksanaannya perlu didukung model bisnis berkelanjutan dan pemanfaatan anggaran fiskal yang mampu menciptakan pasar tanpa menambah beban subsidi maupun kompensasi listrik.

Ketiga, tata kelola sektor ketenagalistrikan perlu diperkuat melalui pemisahan fungsi regulator dan operator secara bertahap. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, kepastian regulasi, serta keandalan dan efisiensi penyediaan listrik.

Keempat, ETP Forum mendorong optimalisasi fungsi dan kewenangan Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi. Kementerian tersebut diharapkan mampu memperkuat koordinasi lintas lembaga, menyelaraskan kebijakan, dan mempercepat pengambilan keputusan strategis.

Kelima, pemerintah diminta segera menyelesaikan dan mengesahkan undang-undang sebagai landasan hukum penanganan perubahan iklim. Regulasi tersebut diharapkan mendorong pembangunan rendah emisi gas rumah kaca (GRK) dan berketahanan iklim, termasuk di sektor energi.

Keenam, visi 100 persen energi terbarukan pada 2040 harus diterjemahkan menjadi kebijakan, target, dan rencana aksi yang konkret serta terukur. Seluruh dokumen perencanaan pembangunan nasional juga perlu diselaraskan dengan target tersebut.

Ketujuh, penguatan riset dan inovasi perlu menjadi prioritas. Hasil penelitian harus diintegrasikan dalam perumusan kebijakan energi dan strategi pengembangan industri nasional agar transisi energi didukung kapasitas teknologi dalam negeri.

Kedelapan, penerapan standar lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) perlu diperkuat dalam seluruh program transisi energi. Tujuannya memastikan perlindungan lingkungan, integritas sosial, serta tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Kesembilan, pemerintah didorong mengintegrasikan prinsip kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI) dalam kerangka transisi berkeadilan atau Just Transition Framework. Penerapannya perlu diperluas lintas kementerian dan lembaga, sehingga kebijakan energi turut memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya.

ETP Forum menilai sembilan rekomendasi tersebut perlu ditindaklanjuti secara konsisten agar tahun ketiga pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi momentum percepatan reformasi energi. Langkah ini diharapkan tidak hanya memperkuat ketahanan energi, tetapi juga memastikan manfaat transisi menuju energi bersih dapat dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat.[mut]