Fakta Nasional

Gebrakan 7.000 Massa di Kaltim: Tiga Tuntutan Besar yang Mengguncang Gedung Dewan

FAKTANASIONAL.NET - Suasana Samarinda mendadak riuh pada Selasa, 21 April 2026. Gelombang besar yang terdiri dari sekitar 7.000 mahasiswa dan elemen masyarakat tumpah ruah ke jalanan, menciptakan pemandangan heroik di kawasan pusat pemerintahan. Den…

volume_up

Dengarkan Ringkasan

Penulis: Aditya Editor: Redaksi 📍 Nasional Wednesday, 22 April 2026 📖 1 menit
Gebrakan 7.000 Massa di Kaltim: Tiga Tuntutan Besar yang Mengguncang Gedung Dewan
Gebrakan 7.000 Massa di Kaltim: Tiga Tuntutan Besar yang Mengguncang Gedung Dewan/(ig:kaltimetam.id)
) -->

FAKTANASIONAL.NET - Suasana Samarinda mendadak riuh pada Selasa, 21 April 2026. Gelombang besar yang terdiri dari sekitar 7.000 mahasiswa dan elemen masyarakat tumpah ruah ke jalanan, menciptakan pemandangan heroik di kawasan pusat pemerintahan.

Dengan membawa energi perubahan, massa bergerak membawa misi krusial demi masa depan Bumi Etam yang lebih bersih dan transparan.

Fokus utama pergerakan ini tertuju pada tiga poin fundamental. Massa mendesak adanya audit menyeluruh terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang dinilai perlu dievaluasi kembali.

Selain itu, seruan untuk menghentikan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) menggema di sepanjang orasi.

Mereka menuntut agar DPRD Kaltim tidak lagi "tumpul" dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap eksekutif.

Sekitar 3.000 orang memadati area depan Gedung DPRD Kaltim, sementara ribuan lainnya bersiaga di sekitar Kantor Gubernur. Meskipun tensi politik terasa tinggi, aksi ini berlangsung sangat kondusif.

Hal ini membuktikan bahwa kematangan berdemokrasi di Kalimantan Timur tetap terjaga meski ribuan orang turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi yang tajam.

Menariknya, meski Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, sedang berada di luar daerah, gelombang massa tidak pulang dengan tangan hampa.

Wakil Ketua I DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, bersama Wakil Ketua II dan III, menunjukkan sikap akomodatif dengan menemui langsung para demonstran di lapangan.

Dialog terbuka pun terjadi hingga membuahkan hasil konkret. Unsur pimpinan dewan secara resmi menandatangani dokumen tertulis yang memuat kesepakatan atas tuntutan massa.

Setelah prosesi penandatanganan selesai, massa melakukan isoma di Islamic Center Samarinda sebelum melanjutkan aksi menuju Kantor Gubernur.

Langkah ini menjadi bukti bahwa sinergi antara suara rakyat dan kebijakan publik harus terus dikawal dengan komitmen nyata, bukan sekadar janji lisan.[dit]


Halaman:

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.

Jaringan Informasi Nusantara

Menghubungkan fakta dari setiap sudut Indonesia, memberikan suara bagi daerah untuk literasi positif yang membangun bangsa.

28 Provinsi Tercover
500+ Kontributor Daerah
FAKTA NASIONAL NETWORK