Gebrakan Pemkot Banjarmasin 2026: Digitalisasi Bansos Lewat Infrastruktur Publik Berbasis Teknologi

FAKTANASIONAL.NET - Pemerintah Kota Banjarmasin terus melakukan manuver progresif guna meningkatkan taraf hidup warganya melalui pendekatan teknologi informasi.

Mengutip publikasi resmi Prokom Banjarmasin, Dinas Sosial setempat baru saja menggulirkan agenda Sosialisasi Perluasan Piloting Digitalisasi Perlindungan Sosial.

Mengusung skema mutakhir berupa Digital Public Infrastructure (DPI), acara yang melibatkan pemangku kepentingan lintas sektoral ini dilangsungkan secara komprehensif di Himalaya Ballroom HBI pada Senin (18/05/2026) pagi.

Forum strategis ini diresmikan secara langsung oleh Wali Kota Banjarmasin, H. M. Yamin HR, yang hadir berdampingan dengan Ketua Tim Penggerak PKK, Hj. Neli Listiani.

Dalam arahannya, H. M. Yamin secara lugas menegaskan bahwa adopsi sistem digital dalam kerangka pelayanan masyarakat kini telah bergeser dari sekadar opsi menjadi sebuah urgensi mutlak.

Langkah ini menjadi sangat krusial mengingat Kota Banjarmasin telah ditunjuk oleh pemerintah pusat sebagai satu dari 41 wilayah di seluruh Indonesia yang mengeksekusi proyek percontohan perluasan digitalisasi bantuan sosial tahun ini.

Menurut Wali Kota, mandat nasional ini adalah sebuah tanggung jawab monumental yang membutuhkan orkestrasi apik serta kolaborasi solid dari berbagai instansi agar implementasinya tidak melenceng dari target sasaran.

Keseriusan Pemkot Banjarmasin dalam mengawal program DPI ini tercermin nyata dari profil para delegasi yang hadir.

Terlihat sejumlah figur kunci nasional dan regional, mulai dari Kepala Pusdatin Kesos Kemensos RI Joko Widiarto, Tenaga Ahli DEN RI Guntur Augustin Sinaga, hingga pimpinan BPKP dan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan.

Di hadapan para tokoh tersebut serta para lurah se-Kota Banjarmasin, Wali Kota kembali memaparkan peta jalannya. Ia menilai bahwa kunci kesuksesan transformasi perlindungan sosial tidak murni bertumpu pada kecanggihan teknologi semata.

Integrasi basis data yang akurat, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta keterbukaan birokrasi menjadi fondasi utama agar hak-hak dasar masyarakat dapat terpenuhi secara transparan dan tepat guna.[dit]